Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) terus memperkuat tata kelola koperasi dengan mengintensifkan evaluasi administrasi secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan koperasi berjalan sesuai aturan, transparan, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.
Kepala Diskopukmdag Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, S.Sos., M.Si, Senin (29/6/2026), mengatakan bahwa evaluasi administrasi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. Menurutnya, masih ditemukan sejumlah koperasi yang belum tertib administrasi, baik dalam hal pelaporan keuangan, dokumentasi kegiatan, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Evaluasi ini kita lakukan secara berkala untuk memastikan seluruh koperasi di Banda Aceh memiliki sistem administrasi yang baik, tertib, dan akuntabel. Administrasi yang kuat adalah fondasi utama bagi koperasi yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, evaluasi tidak hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mencakup pembinaan langsung kepada pengurus koperasi. Diskopukmdag memberikan pendampingan teknis guna membantu koperasi memahami standar administrasi yang benar, termasuk penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT), serta pengelolaan arsip yang sistematis.
Selain itu, pihaknya juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi koperasi. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi oleh pemerintah.
“Ke depan, kita ingin koperasi tidak lagi dikelola secara konvensional. Dengan sistem digital, semua data dapat diakses dengan mudah, akurat, dan real-time, sehingga meminimalisir kesalahan serta meningkatkan kepercayaan anggota,” tambahnya.
Bukhari juga menegaskan bahwa evaluasi administrasi ini bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bagian dari pembinaan agar koperasi dapat berkembang secara profesional dan berdaya saing.
Dalam proses evaluasi tersebut, Diskopukmdag turut mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi koperasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman terkait regulasi, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya administrasi yang tertib. Untuk itu, berbagai program pelatihan dan sosialisasi terus digencarkan.
“Pembinaan akan terus kita lakukan secara berkelanjutan. Kita ingin koperasi di Banda Aceh menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang kuat, sehat, dan mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi saat ini,” jelasnya.
Dengan intensifikasi evaluasi administrasi ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap seluruh koperasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat kepercayaan anggota, serta berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemko Banda Aceh dalam mewujudkan koperasi yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan anggota, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(Adv)
