Kabarannggroe.com, Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) yang menegaskan bahwa jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan secara optimal, maka penyebaran bisnis minimarket harus disetop.
Menurut Musriadi, keberadaan minimarket saat ini sudah terlalu merajalela dan bahkan berpotensi menjadi ancaman serius bagi eksistensi Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi rakyat.
“Kita sangat mendukung langkah Mendes PDT. Minimarket saat ini sudah menjamur hampir di setiap kecamatan dan gampong. Jika ini tidak dikendalikan, Kopdes Merah Putih akan sulit tumbuh dan bersaing,” ujar Musriadi, di Banda Aceh, Selasa (24/2/2026).
Musriadi menegaskan, langkah pembatasan minimarket tersebut penting dilakukan agar kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) benar-benar dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari distribusi sembako, pemasaran produk UMKM, hingga layanan kebutuhan pokok warga.
“Tujuan utama Kopdes Merah Putih adalah membangun kemandirian ekonomi gampong. Jangan sampai koperasi yang dikelola rakyat kalah dengan jaringan ritel besar yang modalnya sangat kuat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pesatnya pertumbuhan jaringan minimarket nasional. Hingga Januari 2026, Alfamart tercatat mengoperasikan lebih dari 21.120 gerai di seluruh Indonesia yang tersebar melalui 34 kantor cabang. Sementara itu, jumlah gerai Indomaret per awal 2025 tercatat mencapai lebih dari 23.100 unit.
“Angka ini sangat besar dan menunjukkan dominasi ritel modern di ruang ekonomi masyarakat. Kalau tidak dibatasi, koperasi desa hanya akan menjadi pelengkap, bukan pemain utama,” kata Musriadi.
Politisi Muda PAN ini mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh untuk segera menyusun regulasi daerah yang membatasi izin pendirian minimarket baru, khususnya di wilayah gampong yang telah memiliki Kopdes Merah Putih aktif.
“Pemerintah harus berpihak kepada ekonomi rakyat. Kopdes Merah Putih harus menjadi tulang punggung ekonomi desa, bukan sekadar program simbolik,” tambah Musriadi, anggota DPRK Banda Aceh Dapil Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng.
Ia berharap kebijakan Mendes PDT tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah agar keseimbangan antara ritel modern dan ekonomi kerakyatan dapat terjaga.
“Kita ingin desa kuat, ekonomi rakyat bangkit, dan koperasi menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri,” pungkas Musriadi.(Mar)
