kabarnanggroe.com, Sigli – Pejabat bupati Pidie Ir H. Wahyudi Adisiswanto, dikukuhkan oleh PJ Geubernur Aceh sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Aceh dalam 11 Kabupaten Kota Se-Aceh,
Adapun 10 Bupati dan wali kota satunya Kabupaten Pidie pengukuhan TPAKD dikukuhkan sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD, sekaligus mengikuti kegiatan Coaching Clinic yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, acara tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/09/2022).
Prokopim Setdakab Pidie, Teuku Iqbal, mengakatan,Dalam acara itu turut mendampingi Pj Bupati di acara tersebut, Asisten II, Ir H. Tarmizi, Kabag Perekonomian & SDA, Teuku Kamaruzzaman. pengukuhan TPAKD tersebut dikukuhkan sebanyak 11 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh salah satunya Kabupaten Pidie semoga dengan adanya kepengurusan yang baru akan terwujud program kerja yang berkualitas dan dapat mendorong perekonomian daerah.
“Dimasa pandemi covid-19 ini Merupakan tantangan TPAKD se- Provinsi Aceh berbagai dinamika dan perubahan terjadi, untuk itu diharapkan menginginkan TPAKD untuk terus mencari akses terobosan agar selalu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat,” kata Teuku Iqbal.
Teuku Iqbal menambahkan, selain pengukuhan TPAKD, Pj Bupati Pidie, Ir H Wahyudi Adisiswanto sekaligus mengikuti kegiatan Coaching Clinic yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Aceh, bapak Achmad Marzuki, sedangkan tujuan TPAKD tersebut untuk mendorong ketersedian akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, antara lain dengan berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah.
“Adanya aliansi dan peran serta SKPD perwakilan kementerian/lembaga di daerah, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah,” ujar Teuku Iqbal
Selanjutnya, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan, dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
“Dengan mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Terakhir tujuannya yaitu, melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan akses keuangan di daerah,” katanya.
Semoga dengan kepengurusan baru akan terwujud program kerja yang berkualitas dan dapat mendorong perekonomian daerah. Karena dimasa pandemi Covid-19 ini, merupakan tantangan TPKAD Provinsi Aceh untuk terus mencari terobosan agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. (Harmadi)
