Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopukmdag) terus memperkuat pengawasan terhadap sektor perkoperasian sebagai langkah strategis dalam membangun perekonomian masyarakat yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Kepala Diskopukmdag Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, S.Sos., M.Si, Jumat (10/7/2026), mengatakan pengawasan koperasi menjadi bagian penting dalam memastikan lembaga koperasi berjalan sesuai aturan, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi para anggotanya.
Menurutnya, koperasi memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.
“Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai bentuk pembinaan agar koperasi semakin tertib, profesional, dan mampu berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi,” ujar Bukhari.
Ia menjelaskan, pengawasan mencakup berbagai aspek, mulai dari kelengkapan administrasi, pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT), pengelolaan keuangan, hingga kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku.
Diskopukmdag Kota Banda Aceh juga terus mendorong pengurus koperasi agar meningkatkan kapasitas manajemen dan memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, kepercayaan anggota terhadap koperasi akan semakin meningkat.
“Kepercayaan anggota menjadi modal utama bagi keberlangsungan koperasi. Karena itu, keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan harus menjadi perhatian utama setiap koperasi,” katanya.
Bukhari menambahkan, koperasi yang sehat tidak hanya diukur dari jumlah anggota atau besarnya aset, tetapi juga dari kemampuan pengurus dalam menjalankan prinsip demokrasi ekonomi, memberikan pelayanan terbaik, serta menjaga keberlanjutan usaha.
Dalam upaya memperkuat sektor koperasi, Diskopukmdag Banda Aceh secara berkelanjutan melakukan pembinaan, evaluasi, serta pendampingan terhadap koperasi yang ada di wilayah Kota Banda Aceh.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan koperasi juga menjadi perhatian. Digitalisasi administrasi dan sistem pelaporan dinilai dapat membantu koperasi bekerja lebih efektif, efisien, serta meningkatkan akuntabilitas.
“Perubahan zaman menuntut koperasi untuk terus berinovasi. Koperasi harus mampu memanfaatkan teknologi dan meningkatkan pelayanan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Bukhari.
Ia berharap seluruh pengurus dan anggota koperasi dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan ekosistem koperasi yang kuat. Dengan pengawasan yang berjalan optimal, koperasi di Banda Aceh diharapkan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat.
“Jika koperasi dikelola secara sehat dan profesional, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh anggota serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.(Adv)
