Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyoroti permasalahan Blok Andaman yang hingga kini belum menemukan titik temu. Menurutnya, pengelolaan Blok Andaman telah mencederai prinsip keadilan bagi Aceh. Seharusnya Blok Andaman, yang notabene merupakan wilayah geografis Aceh, memberikan hasil sesuai dengan yang telah tertuang dalam Perjanjian Damai MoU Helsinki. Indonesia juga tidak boleh menutup mata seolah-olah perjanjian damai tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dikesampingkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Oleh karena itu, mereka menilai kekuatan hukum Perjanjian Damai Aceh–Indonesia harus dihormati.
Zuhari Alvinda Haris, Ketua Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry, dengan tegas menyampaikan bahwa Mualem jangan bersandiwara seolah-olah semua yang dilakukan demi kepentingan rakyat.
“Permasalahan Blok Andaman harus menjadi perhatian serius Gubernur Aceh. Jangan membuat sandiwara di hadapan publik seolah-olah membela rakyat Aceh. Kami khawatir ada permainan yang terjadi dalam pengelolaan Blok Andaman ini. Dengan tegas kami sampaikan bahwa Mualem jangan mencoba memanipulasi rakyat Aceh melalui langkah-langkah yang berkedok untuk rakyat,” tegasnya.
Ia juga meminta transparansi dokumen mengenai hal-hal yang sedang diperjuangkan. Jangan sampai lobi yang dilakukan Pemerintah Aceh berkedok untuk rakyat padahal kepentingan diri sendiri dan kelompok tertentu.
“Kami juga meminta Pemerintah Aceh membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan Blok Andaman. Jangan sampai terjadi pembohongan publik. Jangan sampai proses lobi pada akhirnya hanya menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu,” sambungnya.
Zuhari Alvinda Haris juga menyampaikan bahwa hingga hari ini belum ada koalisi politik Gubernur Aceh yang efektif dalam menciptakan kebijakan berbasis energi yang menguntungkan rakyat Aceh.
“Kami menilai hingga hari ini koalisi politik Gubernur Aceh belum efektif dalam menciptakan kebijakan berbasis energi. Kami sangat menyayangkan hal tersebut. Seharusnya, dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, Aceh mampu mengelola sendiri kebutuhan energinya tanpa bergantung pada daerah lain. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di Aceh. Kami melihat ada korelasi mengapa Aceh selalu kalah dalam proses lobi dengan pemerintah pusat terkait Blok Andaman,” ujarnya.
Terakhir, Zuhari juga menilai Pemerintah Aceh selama ini hanya mengedepankan spirit perjuangan sementara dalam praktiknya dinilai belum menunjukkan sikap yang tegas terhadap pemerintah pusat.
“Pemerintah Aceh jangan hanya pandai menggertak pemerintah pusat dengan semangat perjuangan. Buktikan melalui tindakan bahwa Aceh benar-benar mampu menjalankan kewenangan khususnya tanpa intervensi pemerintah pusat. Jangan sampai Pemerintah Aceh menjadi boneka yang dimainkan oleh pemerintah pusat,” tutupnya.(*)
