Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh sampai 31 Maret 2025, total Pendapatan Negara senilai Rp 1,17 triliun (16,88%) yang terdiri dari Penerimaan Pajak Rp 673,36 miliar (11,4%), Penerimaan Bea dan Cukai Rp 163,12 miliar (56,84%), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 334,07 miliar (44,86%).
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh, Ridho Syafruddin, dalam siaran pers Nomor S.Pers-5/WPJ.25/2025, Rabu (30/04/2025).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh DJKN berupa PNBP dari Aset sebesar Rp 4,9 miliar. Selanjutnya, Realisasi Pokok Lelang sebesar Rp 18 miliar dari target Triwulan I sebesar Rp 19,2 miliar.
Dalam pengelolaan Piutang Negara, kontribusi terhadap PNBP melalui Biaya Administasi Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp 25,6 miliar dan Penurunan Outstanding Piutang Negara sebanyak Rp 1,6 miliar.
Penurunan ini berarti hal yang positif karena menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang berhasil menurunkan nilai saldo piutang negara termasuk diantaranya adanya pembayaran piutang negara. Terakhir Penurunan Saldo Berkas Kasus Piutang Negara dengan jumlah 11 berkas yang telah terselesaikan pada Triwulan I ini.
Dari sisi belanja, belanja negara per 31 Maret 2025 mencapai Rp 7,88 triliun (17,84%). Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp 2,8 triliun (20,55%) dan Belanja Transfer ke daerah terealisasi Rp 5,08 triliun (16,62%).
Efisiensi Anggaran
Selain karena ada dinamika dalam efisiensi anggaran, penyelenggaraan pemilu pada tahun lalu juga menjadi salah satu alasan pembeda tingginya realisasi pada tahun lalu.
Dalam hal dana transfer ke daerah, kinerjanya cukup baik, terutama pada realisasi penyaluran DAK Nonfisik dan Dana Desa.
Sementara itu, kinerja keuangan APBD Aceh (konsolidasi) menunjukkan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 3,12 triliun, mencapai 8,06% dari target 2025 yang didominasi pendapatan dari dana transfer.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 3,02 triliun atau 7,60% dari target yang didominasi dari realisasi belanja operasi senilai Rp 2,68 triliun, berkontribusi 89,0% terhadap jumlah belanja daerah.
Pada Maret 2025, inflasi cukup terkendali meski sesuai prediksi angkanya akan naik.
Dibandingkan 2 bulan sebelumnya yang mengalami deflasi, Aceh mengalami inflasi 1,6% (mtm). Utamanya adalah karena tidak ada lagi diskon tarif listrik. Inflasi year on year (yoy) Provinsi Aceh sebesar 1,53%.
Pembayaran TPG
ALCo Regional Aceh merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) bersama dengan rekan-rekan Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Dalam ALCo kali ini, Kemenkeu-Satu Aceh juga menyoroti dinamika peralihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang akan langsung dibayarkan oleh pusat melalui KPPN.
Selain itu Kemenkeu-Satu Aceh juga meninjau data mengenai koperasi di Aceh dalam konteks langkah dan kebijakan yang akan diambil untuk implementasi koperasi merah putih.
Peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh. (Ask/*)
