Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Persoalan sampah di Kabupaten Aceh Besar membutuhkan penanganan yang lebih terarah. Pemerintah daerah bersama akademisi dan sejumlah pemangku kepentingan mulai membahas langkah strategis melalui Focus Group Discussion (FGD) Masterplan Persampahan di Aula Bappeda Aceh Besar, Selasa (20/10/2026), yang dibuka Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri.
FGD bertema “Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah di Aceh Besar” itu menjadi wadah untuk menghimpun masukan, menyamakan persepsi, serta mengevaluasi kondisi pengelolaan sampah yang berjalan saat ini. Pembahasan juga diarahkan untuk merumuskan kebutuhan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi daerah.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut, yakni akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) dan UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Ir. Mariana, M.Si., IPM., ASEAN Eng., yang membahas penguatan partisipasi masyarakat, perubahan perilaku, dan tata kelola pengelolaan sampah. Kemudian, perwakilan PPK Sanitasi BPBPK Aceh, Ikhwanul Muslimin, S.T., M.Ling., memaparkan perencanaan teknis persampahan berkelanjutan. Sementara itu, konsultan PT Kimcipta Persada Sejahtera, Ir. Yeggi Darnas, S.T., M.T., menyampaikan materi tentang rencana induk pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar.
Wakil Bupati Aceh Besar Syukri mengatakan, persoalan sampah perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Ia berharap FGD tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam penanganan sampah di Aceh Besar.
“Kita sangat berharap melalui FGD ini lahir rekomendasi dan kebijakan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penanggulangan persampahan di masa yang akan datang,” ujar Syukri.
Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan keseriusan dan keterlibatan berbagai pihak. Ia mengakui persoalan tersebut mungkin tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dalam waktu singkat, tetapi harus diupayakan melalui program yang tepat dan berkelanjutan.
“Insyaallah, dengan kebersamaan dan keseriusan kita semua, masalah sampah di Aceh Besar bisa kita tangani secara perlahan. Mungkin belum bisa tuntas 100 persen, tetapi kita harus menyiapkan program-program yang tepat agar penanganannya semakin baik ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, Muwardi, S.H., mengatakan persoalan sampah semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan barang sehari-hari. Kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah.
“Masalah sampah tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Perlu kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat, dengan membiasakan diri mengurangi sampah dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan,” ujar Muwardi.
Ia menjelaskan, penyusunan Masterplan Persampahan membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar dokumen yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Aceh Besar. Karena itu, keterlibatan akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah ke depan.
“Kami berharap melalui FGD ini, kita bisa menyatukan pandangan dan menyempurnakan dokumen Masterplan pengelolaan persampahan. Dengan begitu, rencana yang disusun sesuai dengan kondisi daerah dan bisa diterapkan dengan baik,” katanya.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Aceh Besar, T. Dhiaul Murdhi, S.T., juga menilai penyusunan Masterplan Persampahan menjadi langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan pengelolaan sampah di daerah. Melalui forum tersebut, berbagai masukan diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan sehingga strategi yang dirumuskan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia mengatakan, perencanaan pengelolaan sampah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi lingkungan, kebutuhan pelayanan, serta peran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah. Dengan perencanaan yang terarah, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“FGD ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak agar Masterplan Persampahan Aceh Besar benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat menjadi pedoman dalam penanganan sampah ke depan,” ujar Dhiaul Murdhi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Sekdakab Aceh Besar H. M. Ali, S.Sos., M.Si., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur kecamatan, para keuchik, serta tokoh masyarakat. (Zal)
