Kabarnanggroe.com, Aceh Besar – Keluhan masyarakat Kemukiman Blang Bintang akhirnya disampaikan secara langsung kepada Komisi IV DPRK Aceh Besar dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Jambo Aspirasi Rakyat, Rabu malam (29/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRK Aceh Besar Khairuddin, SE, bersama anggota komisi Satria Maulana Putra, SE., MM., dan Maulana Akbar.
Turut hadir dalam forum tersebut unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat, di antaranya Mukim Sungai Makmur Ramli, M.Pd., Keuchik Cot Leuot Muhammad Nasir, Keuchik Teupin Batee Harmaini, Keuchik Cot Bagie Khalidan, Ketua MAA Blang Bintang Tgk. Mahyuddin, Pimpinan Dayah Tgk. Azhari (Tgk. Lem), tokoh masyarakat Hasanuddin CLT, para tuha peut, imam gampong, serta masyarakat dari berbagai gampong di Kemukiman Blang Bintang.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, masyarakat menyampaikan tiga persoalan utama yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penyelesaian serius dari pemerintah, yakni persoalan banjir akibat sistem irigasi dan bendungan, kondisi jembatan yang membutuhkan perhatian, serta dampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
Tokoh masyarakat Blang Bintang, Hasanuddin CLT, menyampaikan bahwa masyarakat sudah bertahun-tahun menghadapi banjir yang datang berulang kali tanpa solusi nyata.
«”Kami sudah lama merasakan banjir ini dan sampai sekarang belum ada solusi. Setiap tahun kami menjadi korban hingga dua kali. Apakah kami tidak dianggap? Kami tidak tahu lagi harus mengadu ke mana.”»
Menurutnya, masyarakat telah berkali-kali mengusulkan pembangunan bendungan dan perbaikan pintu air agar banjir dapat dikendalikan. Namun hingga kini belum ada langkah nyata yang mampu mengatasi persoalan tersebut.
Selain banjir, masyarakat juga menyoroti dampak keberadaan TPA yang dinilai semakin meresahkan. Bau menyengat, sampah yang berserakan, hingga dugaan pencemaran air sumur warga menjadi keluhan yang terus disampaikan.
Warga menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seolah tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya karena dampak yang dirasakan masyarakat semakin besar.
Dalam forum tersebut juga terungkap kisah saat banjir melanda kawasan Blang Bintang. Seorang warga yang hendak melahirkan harus dievakuasi menggunakan rakit darurat karena akses jalan terputus akibat genangan air. Berkat gotong royong masyarakat, ibu tersebut akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit dengan selamat.
Masyarakat juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian pemerintah daerah. Bahkan, menurut mereka, berbagai aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya, termasuk oleh Mukim Blang Bintang, belum memperoleh tindak lanjut yang nyata.
Salah seorang warga menyinggung bahwa alasan keterbatasan anggaran sering disampaikan ketika masyarakat meminta pembangunan infrastruktur, sementara di sisi lain pemerintah dinilai tetap mampu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas maupun kebutuhan lain yang dianggap tidak mendesak.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota Komisi IV DPRK Aceh Besar Maulana Akbar mengatakan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan rapat Panitia Khusus (Pansus), sehingga berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian untuk dibawa ke forum resmi DPRK.
“Kami akan menyampaikan seluruh aspirasi ini dalam rapat dan sidang paripurna DPRK Aceh Besar. Kami tidak akan membiarkan persoalan masyarakat ini. Bahkan sebelumnya kami juga pernah mengusulkan beberapa program untuk masyarakat, namun ada yang mengalami pemangkasan,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRK Aceh Besar Khairuddin menegaskan bahwa DPRK memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sedangkan pelaksanaan pembangunan berada pada ranah pemerintah daerah sebagai eksekutif.
“Kami bukan pihak eksekutif. Namun kami akan menyusun langkah bersama melalui rapat komisi maupun pandangan umum DPRK. Jika memungkinkan, kami juga akan segera menurunkan dinas terkait agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti. Kami akan terus menerima laporan dari masyarakat Blang Bintang,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRK Aceh Besar Satria Maulana Putra mengaku memahami kondisi yang dialami masyarakat karena pernah menyaksikan langsung banjir di kawasan tersebut.
“Saya pernah melihat sendiri banjir di Blang Bintang, sehingga saya bisa merasakan apa yang dialami masyarakat. Persoalan TPA memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi karena lokasinya berada di Aceh Besar, maka kami juga berhak mempertanyakan dan memperjuangkan penyelesaiannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat sosial dan komunikasi M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom., berharap DPRK Aceh Besar benar-benar menggunakan fungsi pengawasannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, persoalan banjir, pencemaran lingkungan, serta infrastruktur dasar tidak boleh dikalahkan oleh agenda-agenda yang bersifat seremonial.
“Pemerintah daerah jangan mengabaikan apa yang terjadi di Blang Bintang. Kehadiran pemerintah semestinya lebih banyak dirasakan dalam penyelesaian persoalan masyarakat daripada hanya menghadiri kegiatan-kegiatan seremonial. Penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, dan penyelesaian persoalan TPA seharusnya menjadi prioritas pembangunan,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan keterbukaan. Setelah seluruh aspirasi masyarakat disampaikan dan ditanggapi oleh anggota DPRK, kegiatan ditutup dengan doa bersama.
Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, masyarakat Blang Bintang kemudian menggelar makan malam bersama dengan hidangan khas Aceh Besar berupa masakan bebek yang disumbangkan oleh tokoh masyarakat Syarbini Jamil. Seluruh proses penyajian makanan dilakukan secara gotong royong oleh warga, mencerminkan kuatnya budaya kebersamaan dan adat masyarakat Blang Bintang dalam menyambut tamu serta mempererat silaturahmi.(*)
