kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menaruh perhatian besar terhadap masyarakat miskin yang masih tersisa 7,61 persen (data 2021) di Banda Aceh. Walaupun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi (15,3) dan nasional (10,14).
Setidaknya, dua gebrakan telah dilakukan Bakri Siddiq dalam upaya pengentasan angka kemiskinan. Pertama, program pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan yang kedua pilot project pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP).
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdako Banda Aceh Mulizar pun menepis anggapan jika pj wali kota tak serius mengentaskan kemiskinan. “Pada 2023 melalui Kementerian PUPR, kita akan membangun 150 rumah duafa,” ujar Bakri Siddiq, di Balai Kota, Jumat (16/9/2022).
Menurutnya, pogram yang dibiayai Dana DAK Terintegrasi tersebut, merupakan hasil kunjungan kerja pj wali kota ke Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian PUPR pada awal bulan lalu. “Total anggaran yang dikucurkan untuk Banda Aceh mencapai Rp 13 miliar lebih.”
Bukan hanya untuk pembangunan rumah duafa, kata Mulizar, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk pembangunan jalan, drainase, IPAL komunal, infrastruktur air bersih, dan sanitasi. “Alhamdulillah ini hasil lobi Pak Pj Wali Kota Bakri Siddiq ke pemerintah pusat yang langsung disahuti oleh Kementerian PUPR,” ujarnya.
Selanjutnya, Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq juga siap menjadi pilot project penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP) di Provinsi Aceh. “Kita akan mendata seluruh penduduk miskin melalui suatu aplikasi, sehingga hasilnya lebih akurat dan valid,” kata Mulizar.
“Pak Pj Wali Kota bergerak cepat untuk menghadirkan data desa presisi ini sesuai arahan pemerintah pusat. Dan telah dipilih pula Gampong Ceurih sebagai lokasi pertama dan diharapkan bisa jadi percontohan terwujudnya data masyarakat miskin by name and by address, sehingga saat ada stimulus bisa tepat sasaran,” ujarnya lagi.
Ia pun menyebut tudingan ketidakseriusan pj wali kota terhadap persoalan kemiskinan tak berdasar. “Sebenarnya kalau kita lihat data BPS, tingkat kemiskinan Banda Aceh satu-satunya terendah di Aceh. Angkanya 7,61 persen -jauh di bawah rata-rata provinsi bahkan nasional. Tapi beliau menaruh perhatian serius dengan dua gebrakan tersebut, di samping program rutin lainnya,” demikian kata Mulizar.(Mar/Rel)
