Kabarnanggroe.com, Bireuen – Fraksi Partai Aceh DPRK Bireuen meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen segera memperluas jangkauan pelayanan air bersih dari PUDAM Krueng Peusangan hingga ke pelosok gampong serta meningkatkan kualitas air agar layak dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.
“Harus menjadi prioritas, serta pengurangan pemadaman bergilir yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat harus segera ditemukan solusi terbaik,” ujar Sekretaris Fraksi PA, Syibran Malasyi, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna II DPRK Bireuen tentang Rancangan Qanun (Raqan) penyertaan modal PUDAM Peusangan dan Raqan penyelenggaraan adat istiadat dan budaya, di Bireuen, Senin (13/4/2026).
Selain itu, Fraksi PA juga meminta agar manajemen PUDAM Krueng Peusangan memiliki rencana strategis bisnis yang jelas, terukur, dan realistis. Pengelolaan anggaran, kata dia, harus tepat sasaran, tepat guna, serta bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah.
“Pengelolaan harus dilakukan secara profesional agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap menjaga tarif yang terjangkau dan berpihak kepada masyarakat kecil,” tambahnya.
Dalam pembahasan Raqan adat istiadat dan budaya, Fraksi PA turut mendorong pemerintah daerah untuk memiliki strategi dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai adat budaya islami di Kabupaten Bireuen.
Fraksi juga meminta penjelasan terkait penerapan mata pelajaran adat budaya islami adaptif (ABIA) di lembaga pendidikan formal. “Apakah ada mata pelajaran khusus yang diterapkan dalam kurikulum sekolah, ini perlu dijelaskan secara rinci,” kata Syibran.
Di luar dua rancangan qanun tersebut, Fraksi PA juga menyoroti kondisi lahan pertanian yang terdampak banjir hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Mereka mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi lahan persawahan yang tertimbun lumpur agar kembali produktif.
“Upaya ini mendesak agar petani dapat kembali turun ke sawah secara normal, sejalan dengan normalisasi Sungai Samalanga dari Kuala hingga jembatan,” ujarnya.
Menurut Syibran, pendangkalan sungai akibat lumpur dan kayu pascabanjir juga telah berdampak pada aktivitas nelayan yang kesulitan melaut pada pagi hari. “Akibat tumpukan lumpur dan kayu, aliran sungai menjadi dangkal sehingga nelayan terpaksa menunggu air pasang,” jelasnya.
Fraksi PA juga mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti pembukaan lahan pertanian dan perkebunan serta memastikan pendataan lahan warga yang terdampak longsor dan lumpur dilakukan secara jelas dan transparan.
Laporan pandangan fraksi tersebut merupakan hasil rumusan bersama unsur pimpinan dan anggota Fraksi PA, yang dipimpin Ketua Fraksi Samsul Adami dan Wakil Ketua Sufyannur SE, sebelum disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Bireuen.(WAhyu/*)
