Kabarnanggroe.com, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi (Pimti) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelantikan ini mencakup delapan pejabat setingkat Direktur Jenderal/Kepala Badan dan tiga Staf Ahli Menteri, di Gedung Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Dalam sambutannya, Supratman menegaskan pentingnya transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Integrasi ini akan menciptakan kemudahan akses dan transparansi. Jika ini sudah tercapai maka akan lahir kepercayaan dari publik,” ujar Supratman.
Ia juga menekankan perlunya percepatan integrasi data layanan untuk mempermudah akses publik terhadap layanan Kementerian Hukum dan HAM.
Supratman mengajak seluruh jajarannya untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi, menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik. “Adanya integrasi sistem akan mempermudah masyarakat dalam mengakses semua layanan yang ada di Kementerian Hukum dan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga menyoroti pentingnya sistem merit dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kemenkumham. Ia menyatakan bahwa kenaikan jenjang karir dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi yang jelas dan transparan, yang bertujuan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berintegritas.
“Sistem manajemen talenta yang sudah kita miliki harus mampu dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul,” ungkapnya.
Adapun pejabat yang dilantik adalah Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Widodo menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sementara itu, tiga Staf Ahli Menteri yang dilantik adalah Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.(WD/*)
