Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Sekretaris Komisi II DPRK Banda Aceh, Muhammad Arifin, menyoroti kinerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2025 bersama mitra kerja, Rabu (15/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Arifin menilai sektor pariwisata belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun berbagai program dan kegiatan telah dijalankan sepanjang tahun anggaran 2025.
“Secara kegiatan mungkin terlihat banyak, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dampaknya. Apakah benar pariwisata sudah mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan menekan angka pengangguran di Banda Aceh,” ujar Arifin.
Ia menegaskan, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh seharusnya memiliki daya tarik wisata yang lebih kuat dan mampu menjadi magnet kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Namun demikian, Arifin menilai hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan signifikan dari sisi jumlah kunjungan maupun dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Event pariwisata banyak, tetapi jangan sampai hanya bersifat seremonial. Kita ingin kegiatan yang benar-benar menghadirkan wisatawan dari luar daerah dan berdampak pada pelaku UMKM lokal,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belum optimalnya strategi promosi dan branding pariwisata Banda Aceh. Menurutnya, pemerintah kota perlu memiliki konsep yang jelas dalam memposisikan Banda Aceh sebagai destinasi unggulan.
“Kita belum melihat positioning yang kuat. Banda Aceh ini mau dijual sebagai apa? Wisata sejarah, religi, atau budaya? Ini harus jelas supaya promosi lebih terarah dan efektif,” katanya.
Arifin juga mendorong Dinas Pariwisata untuk segera menyusun kalender event tahunan yang terintegrasi dan terpublikasi secara luas, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Banda Aceh.
Di akhir penyampaiannya, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan, agar ke depan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata.
“Komisi II tidak ingin anggaran pariwisata habis untuk kegiatan rutin tanpa hasil yang terukur. Tahun 2026 harus ada perubahan yang signifikan, baik dari sisi kunjungan maupun kontribusi terhadap ekonomi daerah,” pungkasnya.(Mar)
