Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Kemiskinan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan hidup, pengelolaan zakat hadir sebagai kekuatan sosial untuk membantu masyarakat memperbaiki kesejahteraan dan membangun kehidupan lebih layak.
Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. Tgk. M. Yusuf Al-Qardhawy, S.H., M.H., mengatakan zakat harus memberi manfaat berkelanjutan. Menurutnya, penyaluran tidak cukup berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi perlu mendorong kemandirian mustahik sebagai amanah umat.
“Baitul Mal berkomitmen tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif, tapi juga mengupayakan agar zakat bisa memberdayakan umat secara berkelanjutan. Program zakat produktif inilah yang menjadi kunci transformasi mustahik menjadi muzakki,” jelas Yusuf.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan menyeluruh. Yusuf menjelaskan, dana zakat perlu dikelola melalui program yang menjawab kebutuhan mendesak sekaligus membuka peluang bagi penerima manfaat membangun sumber penghasilan secara mandiri dan berkesinambungan.
Baitul Mal menjalankan pendekatan penyaluran konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif diarahkan untuk meringankan beban kelompok rentan, sedangkan bantuan produktif mendukung usaha dan kemampuan ekonomi mustahik agar berkembang serta meningkatkan pendapatan keluarga sesuai kebutuhan penerima.
“Program ini merupakan bagian dari upaya Baitul Mal dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya masyarakat fakir dan miskin agar dapat mengembangkan usaha yang dimiliki,” kata Yusuf saat menjelaskan program bantuan modal usaha.
Program bantuan modal usaha menjadi wujud pendekatan produktif tersebut. Pada periode 2026, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyediakan kuota bagi 600 mustahik yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus melalui proses seleksi serta verifikasi yang diumumkan secara resmi.
“Bantuan ini kita prioritaskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan sudah memiliki atau merintis usaha. Harapannya, modal yang diberikan dapat digunakan secara produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif,” ujar Yusuf agar usaha kecil dapat bertahan.
Penetapan penerima memperhatikan sejumlah kriteria, antara lain berasal dari keluarga fakir atau miskin, tercatat dalam DTSEN desil satu sampai empat, memiliki tanggungan, serta telah berdomisili di Banda Aceh sekurang-kurangnya lima tahun berdasarkan ketentuan program.
Menurut Yusuf, kelengkapan administrasi menjadi perhatian agar calon penerima yang memenuhi kriteria tidak gugur karena dokumen. Setelah pemeriksaan berkas, proses verifikasi dan survei dilakukan sebelum penerima bantuan ditetapkan secara resmi oleh Baitul Mal.
“Kita berharap penerima bantuan dapat naik kelas, usahanya berkembang, pendapatannya meningkat, dan ke depan mereka tidak lagi menjadi penerima bantuan, tetapi bahkan bisa menjadi orang yang mampu membantu orang lain,” kata Yusuf.
Harapan tersebut menggambarkan tujuan zakat produktif dalam jangka panjang, yakni mendorong perubahan posisi ekonomi penerima. Ketika usaha berkembang dan pendapatan keluarga membaik, mustahik berpeluang memenuhi kebutuhan secara mandiri serta tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Penanggulangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan modal usaha. Yusuf menjelaskan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi bagian penting agar keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.
Dalam bidang pendidikan, zakat dapat membantu santri, anak yatim, dan keluarga kurang mampu mempertahankan akses belajar. Dukungan tersebut penting karena keterbatasan biaya berisiko menghambat pendidikan, padahal pengetahuan menjadi bekal memperbaiki masa depan generasi muda.
Bagi warga lanjut usia dan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, bantuan sosial berperan menjaga martabat serta memenuhi kebutuhan dasar. Yusuf menilai penyaluran kepada fakir uzur dan kelompok rentan perlu didasarkan pada pendataan serta pemeriksaan kondisi lapangan.
Yusuf menyampaikan bahwa petugas Baitul Mal juga berupaya melihat langsung keadaan calon penerima, mendengar keluhan warga, serta memeriksa data mustahik. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memastikan penyaluran zakat berlangsung tepat sasaran dan transparan.
Bagi Kota Banda Aceh, optimalisasi zakat juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman. Ketika kesadaran berzakat tumbuh dan pengelolaannya semakin profesional, kepedulian individu dapat berkembang menjadi kekuatan kolektif dalam menghadapi persoalan kemiskinan.
Penguatan Amil Zakat Gampong dan Optimalisasi Tanah Wakaf
Dalam upaya memperluas pengelolaan zakat hingga tingkat masyarakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh Resmi Kukuhkan 90 Amil Zakat Gampong. Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan, penghimpunan, serta pengelolaan aset keagamaan.
Yusuf mengatakan, keberadaan Amil Zakat Gampong harus menjadi kekuatan baru dalam mengoptimalkan potensi ekonomi umat, termasuk melalui pendataan tanah wakaf yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, setiap gampong perlu menyerahkan data lahan wakaf terlantar.
“Kami meminta setiap gampong agar mendata dan menyampaikan informasi mengenai lahan-lahan wakaf yang masih kosong atau belum dimanfaatkan. Aset wakaf tersebut jangan sampai terbengkalai, tetapi harus kita pikirkan bersama bagaimana menjadikannya produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Yusuf.
Ia menjelaskan, tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan menjadi lahan produktif melalui pengelolaan yang sesuai dengan peruntukan dan ketentuan syariat. Pemanfaatannya diharapkan mampu menghasilkan nilai ekonomi, membuka peluang usaha, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong.
“Jangan sampai tanah wakaf hanya menjadi lahan kosong tanpa memberikan manfaat. Kita ingin aset umat tersebut dapat dikelola secara produktif, sehingga hasilnya bisa membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat gampong. Tentunya tetap memperhatikan amanah wakaf dan ketentuan syariat Islam,” tegas Yusuf.
Menurutnya, langkah optimalisasi tanah wakaf tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh yang mendorong pemanfaatan lahan wakaf tidak produktif agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, dampak zakat akan semakin kuat apabila didukung kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, pengelola gampong, dan masyarakat. Kolaborasi dapat memperluas penghimpunan, memperbaiki data, serta menghubungkan mustahik dengan pembinaan usaha berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan Baitul Mal bukan hanya dilihat dari besarnya dana terkumpul atau jumlah bantuan tersalurkan. Ukuran terpenting ialah perubahan kehidupan masyarakat: kebutuhan terpenuhi, usaha tumbuh, dan keluarga bergerak menuju kemandirian di masa mendatang.(Zal)
