Pemerintah Perketat Regulasi demi Perlindungan Anak di Platform Digital

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) menerima kunjungan perwakilan Meta di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Selasa (11/3/2025). ANTARA/HO-Kemkomdigi/pri.

Kabarnanggroe.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan urgensi pengetatan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital guna melindungi anak-anak dari berbagai risiko di dunia maya.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti ancaman yang dihadapi anak-anak, mulai dari paparan konten negatif hingga perundungan daring. “Kami melihat bencana ini terjadi di depan mata. Anak-anak kita kehilangan fokus, kecanduan media sosial, dan menjadi rentan terhadap eksploitasi daring,” ujarnya dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu (12/3).

Dalam pertemuan dengan perusahaan penyedia platform digital global di Jakarta pada Selasa (11/3), Meutya menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat guna memastikan keamanan anak di ruang digital. “Ini bukan hanya tentang pengaturan mandiri oleh platform, tetapi juga keterlibatan aktif pemerintah,” katanya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya anak di bawah 13 tahun yang memiliki akun media sosial meskipun aturan melarang mereka bergabung. “Jika aturan ada tetapi tidak efektif, berarti ada celah yang harus diperbaiki,” tambahnya.

Menanggapi usulan platform digital agar peran orang tua diperkuat dalam pengawasan anak, Meutya menekankan bahwa tidak semua keluarga memiliki kapasitas yang sama dalam mengawasi aktivitas daring anak-anak mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan platform digital menjadi krusial untuk memberikan perlindungan lebih luas dan merata.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mempertimbangkan penerapan aturan akses platform digital berdasarkan usia, pembatasan waktu penggunaan media sosial bagi anak-anak, serta mekanisme verifikasi usia yang lebih akurat.

“Kami ingin mencari titik tengah antara regulasi pemerintah dan inisiatif swasta. Yang terpenting adalah memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat dan aman,” pungkas Meutya.

Diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyedia platform digital, parlemen, dan komunitas, terus berlangsung untuk merancang kebijakan yang efektif dalam melindungi anak-anak di ruang digital.