Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Anggota DPR Aceh Munawar AR mengungkapkan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) saat ini terlilit utang mencapai Rp 392 miliar. Dia khawatir kondisi itu dapat mengganggu pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Aceh itu.
“Kalau kondisi ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan kesehatan terancam, bahkan bisa memengaruhi keselamatan pasien,” kata Munawar dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Direktur RSUZA di Ruang Serbaguna DPRA, Rabu (6/5). Menurutnya, RSUDZA sedang berada dalam situasi yang tidak sehat secara finansial.
Pemerintah Aceh diminta segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk menyelamatkan kondisi rumah sakit plat merah tersebut. RSUD berlokasi di Banda Aceh itu disebut memiliki peran vital sebagai pusat rujukan bagi seluruh kabupaten dan kota di Tanah Rencong.
Politikus PKB itu meminta adanya audit menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Tujuannya untuk mengungkap akar persoalan yang menyebabkan utang rumah sakit terus menumpuk.
Pemerintah Aceh diminta segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk menyelamatkan kondisi rumah sakit plat merah tersebut. RSUD berlokasi di Banda Aceh itu disebut memiliki peran vital sebagai pusat rujukan bagi seluruh kabupaten dan kota di Tanah Rencong.
Politikus PKB itu meminta adanya audit menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Tujuannya untuk mengungkap akar persoalan yang menyebabkan utang rumah sakit terus menumpuk.
Munawar menyebutkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa persoalan arus kas paling serius terjadi pada sektor pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai medis. Situasi itu dinilai sangat mengkhawatirkan apalagi jika sampai berdampak pada terganggunya stok obat di rumah sakit rujukan terbesar di Aceh tersebut.
“Cash flow terjadi di sektor obat-obatan dan bahan habis pakai medis. Ini sangat berbahaya jika sampai terjadi kekosongan obat di RSUDZA. Rumah sakit ini menjadi tempat rujukan masyarakat dari seluruh Aceh,” ujar anggota Badan Anggaran DPRA itu
“Persoalan RSUDZA tidak boleh dipandang semata sebagai masalah administrasi keuangan. Lebih dari itu, kondisi tersebut menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh segera turun tangan melakukan langkah penyelamatan agar pelayanan medis tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola keuangan rumah sakit,” lanjut Munawar.(Muh/*)
