Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 sebesar Rp 11.024.052.017.694 (Rp 11 triliun lebih), tinggal satu triwulan lagi. Pemerintahan Aceh yang saat ini dijabat Pj Gubernur Safrizal ZA harus mampu menghabiskan anggaran untuk membangun Aceh lebih baik lagi secara transparan dan terbuka.
“Setiap tahun, Pemerintahan Aceh terus menyisakan anggaran dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dr Taufiq A Rahim, seorang pakar politik dan ekonomi Aceh, Senin (07/10/2024).
Dia mengatakan Pemerintah Aceh telah menghabiskan anggaran sampai 70 persen, sehingga masih ada 30 persen lagi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak.
Event besar PON XXI Aceh-Sumut, sebut Taufiq, telah berakhir. Sehingga saatnya lagi untuk membangun Aceh dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya perekonomian yang saat ini tidak baik-baik saja. “Permasalahan perekonomian masyarakat harus dituntaskan dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” katanya.
Taufiq berharap anggaran 2024 yang telah dihabiskan harus dapat dipertanggungjawabkan ke publik, karena masyarakat belum mengetahui, anggaran digunakan untuk apa saja. Dia melihat belum ada pembangunan yang signifikan, kecuali venue PON yang sebagian dibantu oleh Pemerintah Pusat.
Seperti dikutip dari Humas Pemerintah Aceh, APBA 2024 yang direncanakan sebesar Rp 11 triliun lebih, telah diterima sebesar Rp 7.537.172.058.742 (Rp 7 triliun lebih) dalam bentuk pendapatan yang digelontorkan pemerintah pusat sampai per 20 September 2024 .
Dari jumlah anggaran pendapatan tersebut, yang telah dihabiskan sebesar Rp 6.758.873.501.093 (Rp 6 triliun lebih), sehingga masih ada lagi Rp 778 miliar lebih. Tetapi, masih ada sisa anggaran pendapatan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Aceh yang belum disetorkan sebesar Rp 3,48 triliun lebih.
Taufiq berharap, APBA 2024 dengan anggaran yang akan tersedia sampai akhir tahun ini sebesar Rp 4 triliun lebih dapat dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Dia berharap melalui Perubahan APBA 2024 yang telah disepakati oleh dewan sebelumnya, benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dikatakan, dalam penyusunan APBA, pihak pemerintah melalui Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang diatur oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat menciptakan proyek memajukan perekonomian masyarakat. Dia menjelaskan untuk pengawasan, tentunya ada di pihak DPRA yang akan melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.
Taufiq berharap anggota DPRA 2024-2029 yang baru saja dilantik dapat segera melaksanakan tugasnya mengawasi proyek yang dilaksanakan pemerintah, walau anggaran telah disepakai dengan anggota dewan periode sebelumnya.
Prihal berbagai persoalan di lapangan, dia menegaskan harus diselesaikan secepat mungkin, baik dari eksekutif maupun legislatif. Sehingga, katanya, menjelang akhir tahun, anggaran yang diperkirakan akan terjadi kembali Silpa, dapat dihindari.
Dia berharap dengan sisa anggaran yang masih besar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan tepat untuk memberi manfaat secara ekonomi dan juga stimulus makroekonomi untuk UMKM dan usaha ekonomi lainnya.
“Pemerintah Aceh harus membantu usaha ekonomi masyarakat agar dapat berkembang,” tambahnya.
Disebutkan, bukan saatnya lagi mementingkan perorangan atau kelompok tertentu, tetapi masyarakat yang harus mendapat manfaatnya dari dana yang bernilai triliunan rupiah tersebut. (Muh)
