Kabarnanggroe.com, Kutacane – Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VIII Aceh Unit IX Aceh Tenggara, Edi Susanto, berharap Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dapat memprioritaskan rehabilitasi kantor serta pengadaan sepeda motor trail guna menunjang patroli, perlindungan, dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Aceh Tenggara.
“Kebutuhan pengadaan motor trail dan rehabilitasi kantor menjadi dua program prioritas untuk mendukung peningkatan kinerja kami di KPH Wilayah VIII Aceh,” ujar Edi Susanto, Kepala UPTD KPH Wilayah VIII Aceh Unit IX Aceh Tenggara kepada media ini, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2026).
Menurut Edi Susanto, motor trail sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas petugas di lapangan, mengingat sebagian besar kawasan hutan berada di medan yang sulit dijangkau kendaraan biasa. “Dengan tersedianya kendaraan operasional yang memadai, pengawasan dan perlindungan hutan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif,” tuturnya.
Pengadaan sepeda motor trail sebagai kendaraan operasional bagi Polisi Kehutanan (Polhut) dan petugas lapangan. Luasnya kawasan hutan di Aceh Tenggara dengan kondisi medan yang berat membuat kendaraan tersebut menjadi kebutuhan utama dalam mendukung patroli, pengawasan, serta upaya pencegahan berbagai potensi pelanggaran di kawasan hutan.
”Motor trail sangat kami butuhkan untuk kegiatan patroli. Medan di kawasan hutan cukup berat dan tidak seluruhnya dapat dilalui kendaraan biasa,” ungkapnya.
Selain itu, salah satu kebutuhan yang dinilai paling mendesak adalah rehabilitasi kantor. Ini uga menjadi perhatian utama guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan representatif bagi para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Dukungan dari pemerintah terhadap kedua program tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan, memperkuat upaya konservasi, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal di Kabupaten Aceh Tenggara,” harap Edi Susanto.
Menurut Edi, kondisi bangunan kantor saat ini sudah mengalami penurunan kualitas. Ketika hujan dengan intensitas tinggi, air kerap masuk ke dalam ruangan hingga menggenangi sebagian area kantor sehingga mengganggu aktivitas pelayanan dan pekerjaan.
”Kalau musim hujan dengan curah hujan tinggi, air masuk ke dalam kantor hingga menggenangi ruangan. Kondisi ini tentu mengganggu aktivitas pelayanan dan pekerjaan. Kami berharap kantor ini dapat direhabilitasi secara menyeluruh agar lebih layak digunakan,” katanya.
Edi berharap usulan rehabilitasi kantor dan pengadaan kendaraan operasional tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Aceh melalui DLHK Aceh. Menurutnya, dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas perlindungan, pengamanan, serta pengelolaan kawasan hutan di Aceh Tenggara.
”Kami berharap Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memprioritaskan usulan ini. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kami optimistis pelayanan serta pengawasan kawasan hutan di Aceh Tenggara akan semakin efektif,” tutur Edi Susanto.
Lebih jauh disampaikan bahwa UPTD KPH Wilayah VIII Aceh berkedudukan di Kabupaten Gayo Lues, sedangkan Unit IX Aceh Tenggara merupakan unit kerja yang membawahi pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Aceh Tenggara. Seluruh administrasi, koordinasi, serta usulan kebutuhan operasional dari Unit IX disampaikan melalui UPTD KPH Wilayah VIII sebelum diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
Menurutnya, Unit IX Aceh Tenggara tidak mengelola anggaran secara langsung, sehingga setiap kebutuhan operasional maupun sarana dan prasarana harus diajukan melalui mekanisme yang berlaku di tingkat UPTD dan Pemerintah Aceh.
”Di unit kami tidak memegang anggaran secara langsung. Seluruh kebutuhan operasional maupun sarana pendukung diajukan melalui KPH Wilayah VIII untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh,” ujar Edi.
Ia memahami Pemerintah Aceh saat ini masih menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dan dihadapkan pada berbagai kebutuhan penanganan bencana yang menjadi prioritas. “Harapan kami kebutuhan sarana dan prasarana di Unit IX Aceh Tenggara tetap mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas perlindungan hutan tidak terkendala,” pungkasnya.(Akbar)
