Kabarnanggroe.com, Aceh Barat Daya — Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Lembah Sabil (HIPEMALSA),Tomi Irwandi. Menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan DPRK belum menunjukkan keberpihakan anggaran yang tegas terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Di saat akses jalan menuju pusat perkantoran Kecamatan Lembah Sabil masih menjadi persoalan, belanja daerah justru kerap terserap pada pos-pos operasional, termasuk perjalanan dinas, yang manfaat nyatanya bagi publik masih sangat minim.
Ketua Umum HIPEMALSA, Tomi Irwandi, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Menurutnya, anggaran daerah bukan ruang untuk menghidupi rutinitas birokrasi, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan rakyat secara langsung. Pembangunan jalan ke pusat perkantoran Lembah Sabil harus ditempatkan sebagai prioritas, karena menyangkut akses pelayanan publik, mobilitas warga, dan perputaran ekonomi masyarakat.
“Kalau anggaran terus diarahkan ke belanja rutin yang tidak berdampak besar, maka daerah akan terus berjalan di tempat. Jalan menuju pusat perkantoran Lembah Sabil bukan sekadar infrastruktur biasa, tetapi kebutuhan mendesak yang akan menentukan kualitas pelayanan dan pertumbuhan wilayah,” tegas Tomi.
HIPEMALSA menilai, pemerintah daerah terlalu lama membiarkan struktur belanja yang tidak sehat, di mana anggaran untuk kebutuhan produktif justru kalah oleh pengeluaran administratif yang tidak selalu bisa dibuktikan dampaknya. Pola seperti ini menunjukkan lemahnya keberanian politik anggaran untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan birokrasi.
Tomi Irwandi, juga mengingatkan bahwa pengelolaan APBK seharusnya tunduk pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kebermanfaatan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan, akses, dan pembangunan yang nyata.
HIPEMALSA mendesak Pemkab Abdya dan DPRK segera mengoreksi arah kebijakan anggaran dengan memangkas belanja-belanja yang tidak mendesak dan mengalihkan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan menuju pusat perkantoran Lembah Sabil. Jika pemerintah daerah serius berbicara soal pemerataan pembangunan, maka buktinya harus terlihat dari keberanian mengubah prioritas anggaran, bukan hanya dari janji dan seremonial.
HIPEMALSA menegaskan akan terus mengawal isu ini sampai ada komitmen nyata dari pemerintah daerah. Pembangunan jalan Lembah Sabil bukan tuntutan sesaat, melainkan ukuran apakah APBK benar-benar disusun untuk rakyat atau sekadar mempertahankan pola belanja lama yang tidak produktif.(*)
