Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Jack Libya, mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintahan Muzakir Manaf dan Fadhlullah.
Ia menegaskan, setiap jajaran pemerintahan harus bekerja secara profesional dan memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan bang Jack Libya pada Awak Media Senin (02/11/2026), menyusul sorotannya terhadap kinerja sejumlah perangkat pemerintah Aceh yang dinilai belum memenuhi harapan publik. Menurut dia, kepercayaan politik yang mengantarkan Mualem–Dek Fadh ke tampuk pemerintahan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta merealisasikan berbagai agenda pembangunan yang telah dijanjikan.
Mantan ajudan Teungku Hasan Tiro itu menekankan bahwa jabatan di lingkungan pemerintahan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab dan keberpihakan kepada rakyat. Karena itu, ia meminta jajaran SKPA menempatkan kepentingan masyarakat Aceh di atas kepentingan kelompok maupun agenda lain yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Kepercayaan yang telah diberikan oleh Mualem dan Dek Fadh harus dijawab dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab. Jangan sampai amanah tersebut justru diabaikan karena kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi,” tegas bang Jack Libya.
Kalau tidak mampu menterjemahkan visi-misi politik Mualem dek fadh sebaiknya mengundurkan diri adalah langkah yang tepat.
Di hadapan awak media, Jack Libya juga menyoroti dinamika politik dan persoalan tata kelola pemerintahan yang menurutnya perlu segera dibenahi. Ia berpandangan, kemampuan SKPA menerjemahkan visi dan misi Mualem–Dek Fadh ke dalam program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintahan Aceh.
Menurut dia, pemerintah membutuhkan jajaran perangkat kerja yang tidak hanya memahami arah kebijakan pimpinan, tetapi juga mampu menjalankannya secara konsisten, efektif, dan akuntabel. Tanpa kesungguhan dalam pelaksanaan program, visi pembangunan berisiko berhenti pada tataran perencanaan dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
Jack Libya kembali mengingatkan bahwa evaluasi terhadap kinerja perangkat pemerintah perlu menjadi perhatian serius. Setiap pejabat, kata dia, harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Ia berharap seluruh jajaran SKPA memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintahan Mualem–Dek Fadh mampu menjalankan mandat rakyat sekaligus mewujudkan Aceh yang lebih maju, berintegritas, dan sejahtera.
Bagi Jack Libya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari kebijakan yang diumumkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan dan memberikan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Aceh.(Ade)
