Kabarnanggroe.com, KOTA JANTHO — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP–PKK) Aceh Besar, Hj. Rita Mayasari mengikuti Zoom Meeting bersama TP—PKK Pusat, PKK Provinsi, serta BKKBN di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I PKK Aceh Besar Hj. Nurul Fazli, S.Ag, Sekretaris PKK Aceh Besar Sri Wahyuna, SH, MH, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Besar Nurbaiti, serta para ketua pokja dan pengurus PKK Aceh Besar lainnya.
Zoom meeting ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi program prioritas pembangunan keluarga yang diikuti seluruh kabupaten/kota di Indonesia, guna memperkuat peran PKK dalam pembangunan berbasis keluarga.
Dalam arahannya, Ketua Umum TP—PKK Pusat melalui Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga, Dr. Yane Ardian Bima Arya, SE, M.Si menekankan pentingnya percepatan dan optimalisasi pelaksanaan program prioritas pembangunan keluarga di daerah.
Ia menyampaikan bahwa program-program tersebut dapat diintegrasikan melalui berbagai inovasi, seperti Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), hingga program pemberdayaan ekonomi keluarga.
“PKK kabupaten/kota diharapkan mampu mengakselerasi program prioritas dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Program prioritas pembangunan keluarga harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar program seremonial. Intervensi yang tepat akan menghasilkan keluarga yang tangguh dan mandiri.”
Lebih lanjut, Dr. Yane menegaskan bahwa penguatan ketahanan keluarga menjadi fondasi utama pembangunan nasional.
“Ketahanan keluarga adalah pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Jika keluarga kuat, maka daerah dan bangsa juga akan kuat,” katanya.
Ia turut menekankan pentingnya peran kader PKK di lapangan.“Kader PKK adalah ujung tombak. Mereka harus dibekali pemahaman yang utuh agar mampu mengedukasi dan mendampingi masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa integrasi lintas sektor harus terus diperkuat agar program berjalan efektif.
“Sinergi antara PKK, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya harus terus diperkuat. Tidak boleh ada ego sektoral dalam membangun keluarga berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti, SE, MT dalam laporannya menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia.
“Peran PKK sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyentuh langsung unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader dan integrasi program harus terus ditingkatkan,” jelasnya.
Ia turut menekankan, “Kami mendorong seluruh daerah untuk lebih aktif melakukan inovasi program berbasis kebutuhan lokal, sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.”
Di sisi lain, Hj. Rita Mayasari menyampaikan bahwa saat ini TP—PKK Aceh Besar tengah memfokuskan perhatian pada sejumlah program prioritas. Ia menegaskan, penanganan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan keluarga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami terus mendorong penurunan angka stunting melalui penyaluran makanan tambahan bagi anak asuh, serta memperkuat kolaborasi dengan puskesmas dan kader gampong dalam edukasi gizi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga fokus pada Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) guna melindungi anak dari dampak negatif teknologi, termasuk pencegahan kekerasan dan perkawinan usia dini.
“Pendampingan keluarga di era digital menjadi sangat penting, karena tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya,” tambahnya.
Di sektor ekonomi dan ketahanan pangan, PKK Aceh Besar mendorong pemanfaatan pekarangan rumah serta penguatan UMKM melalui berbagai kegiatan produktif, seperti festival kuliner dan bantuan usaha.
“Ketahanan pangan keluarga harus dimulai dari rumah tangga. PKK hadir untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui berbagai program pemberdayaan,” ujarnya lagi.
Dalam bidang sosial dan pendidikan, PKK Aceh Besar juga telah meluncurkan program Sekolah Lansia guna menciptakan lansia yang sehat, aktif, dan mandiri. Selain itu, bantuan mobilitas berupa motor roda tiga turut disalurkan bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian sosial.
Ia menegaskan, “Kami akan terus memperkuat sinergi hingga ke tingkat gampong, karena di sanalah ujung tombak keberhasilan program PKK dalam menciptakan keluarga berkualitas menuju generasi emas 2045.”
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh jajaran PKK dalam mengimplementasikan program prioritas pembangunan keluarga secara berkelanjutan dan terintegrasi di daerah.(Herman/*)
