Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mempelajari permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemprov Aceh telah menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di aceh
“Nanti kita pelajari,” kata Mendagri Tito singkat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025). Tito mengaku belum mengetahui soal permintaan bantuan yang diajukan Aceh ke dua lembaga tersebut.
Oleh karenanya, ia masih akan mempelajarinya lebih dahulu. “Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujarnya.
Pemerintah Aceh tentunya sudah mengetahui kondisi rakyatnya yang menjadi korban banjir dan longsor masih berusaha mencari bantuan yang belum juga maksimal sampai 21 hari bencana, Senin (16/12/2025).
Bahkan, korban banjir dan longsor di Bener Meriah dan Aceh Tengah harus berjalan kaki ke Bireuen atau Lhokseumawe dengan jarak seratusan km untuk menjual hasil pertanian untuk ditukar dengan beras, minyak goreng sampai air bersih atau juga untuk mendapatkan bantuan.
Perjalanan mereka secara berombongan tidaklah mudah, menembus jalan yang longsor atau jembatan kecil yang hancur diterjang banjir selama dua hari yakni satu pergi dan satu hari pulang.
Mereka beralasan, bantuan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga, daripada anak dan istri kelaparan, mereka berjuang mendapatkan kebutuhan pokok yang dipanggul di bahu dan air bersih digantung di pinggang.
Penanganan rekonstruksi jalan yang hancur lamban, juga menjadi salah satu alasan Pemprov Aceh minta bantuan ke PBB secara langsung. Begitu juga dengan bantuan yang juga belum merata sampai kawasan terpencil.
Diketahui, Pemprov Aceh menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu UNDP dan UNICEF, agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad menilai situasi di daerahnya sudah menunjukkan kompleksitas persoalan yang membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat maupun komunitas internasional.
Secara khusus, Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).
MTA menyebutkan, selain telah menyurati dua lembaga tersebut, saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, internasional
Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini,” kata dia.
Kehadiran lembaga dan relawan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung.
“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur Aceh sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini secepat mungkin,” tuturnya. (Muh/*)
