Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Wadah para pengusaha di Banda Aceh, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Banda Aceh siap mendukung kemajuan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kota dengan mengembangkan sayap selebar-lebarnya.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal yang menabalkan dirinya sebagai pemimpin kolaborasi telah meminta Kadin merangkul kelompok UMKM yang mulai berkembang di Ibu Kota Provinsi Aceh ini.
Illiza dalam paparannya menegaskan melalui berbagai upaya kolaboratif, Kadin Banda Aceh diharapkan akan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat kota.
Dikatakan, Kadin bisa mengambil peran dalam mengembangkan sektor-sektor strategis yang berpotensi besar untuk memajukan perekonomian daerah ini, di antaranya sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif yang mulai berkembang.
Hal itu disampaikan Illiza Sa’aduddin Djamal saat menghadiri buka puasa bersama pengurus Kadin Banda Aceh di Hotel Al Hanifi, Lampriet, Banda Aceh Rabu (26/3/2025).
Illiza menyatakan akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi Kadin untuk memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami menyadari pentingnya peran Kadin dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perekonomian masyarakat, seperti dikutip dari Humas Pemko Banda Aceh, Minggu (6/4/2025).
Menurutnya, Kadin Banda Aceh juga merupakan salah satu pihak yang diharapkan akan dapat berperan aktif dalam membangun UMKM, salah satu ujung tombak penggerak perekonomian masyarakat.
“Oleh sebab itu, kami meminta agar Kadin Banda Aceh dapat melakukan pendampingan terhadap UMKM secara menyeluruh, dari hulu ke hilir,” harapnya.
“Pendampingan hendaknya dilakukan mulai dari bahan baku hingga ke pasar. Jangan hanya di sisi permodalan, tetapi juga aspek teknologi, desain, dan pemasaran,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Kadin Banda Aceh, M Luthfi mengakui wadah para pelaku usaha ini sudah lama tidak bersinergi dengan Pemko Banda Aceh.
“Namun mulai hari ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka membangun ekonomi nasional dan daerah,” ujarnya.
Dikatakan, Kadin sebagai salah satu induk organisasi usaha yang diakui oleh pemerintah, akan proaktif menyukseskan program-program pemerintah, sembari tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Banda Aceh saat ini relatif baik, tapi untuk Aceh masih belum cukup baik sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk itu, kami bertekad menjadikan Banda Aceh sebagai barometer pertumbuhan ekonomi Aceh, sehingga bisa mendongkrak kabupaten/kota lainnya,” kata Luthfi.
Menurut dia, ada beberapa elemen penting yang bisa “dijual” oleh Banda Aceh dalam upaya menarik minat investor. “Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi nasional, usia produktif yang melimpah, hingga urbanisasi,” ujarnya.
“Harapan kami, Kadin Banda Aceh akan terus berkolaborasi dengan lintas sektor, bekerjasama untuk mewujudkan perekonomian masyarakat dan kota tercinta ini lebih baik lagi,” harapnya.
Sementara itu, Kadin berfungsi sebagai wadah dan mitra pemerintah bagi pengusaha dengan mengambil peran dalam berbagai aspek, seperti pembinaan, komunikasi, advokasi, dan fasilitasi.
Kadin juga sebagai wadah komunikasi antara pengusaha dan pemerintah, mewakili kepentingan pengusaha dalam kebijakan ekonomi dan membina serta memberdayakan pengusaha dan organisasi UMKM.
Hal itu penting lainnya, Kadin dapat memfasilitasi perdagangan, investasi, dan sinergi antar pengusaha, termasuk menyebarluaskan informasi kebijakan ekonomi kepada pengusaha, sarana konsultasi serta mewakili dunia usaha dalam forum lokal, nasional dan internasional.
Dengan banyaknya fungsi yang dimiliki Kadin, maka pengembangan kelompok UMKM akan dapat berjalan baik. Dengan makin mudahnya penyebaran informasi melalui teknologi digital, pemasaran hasil produksi UMKM akan dapat dilakukan seluas-luasnya sampai mancanegara.
Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan dan para pengurus Kadin Banda Aceh harus mampu mendata para kelompok UMKM di Banda Aceh. Apalagi, UMKM mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, sehingga sudah saatnya semuanya bersatu padu memajukan perekonomian masyarakat.
Tetapi, tentunya, sepak terjang Kadin Banda Aceh yang kurang terlihat selama ini, akan semakin nyata di lapangan dengan melihat langsung kelompok UMKM dan menilai potensi yang dapat dikembangkan.
Umumnya, kelompok UMKM di Banda Aceh masih berbentuk industri rumah tangga dengan berbagai produk, mulai dari makanan, hasil kerajinan dan lainnya. Jika permodalan makin besar, maka pemasaran juga akan dapat diperluas dan Kadin sebagai harus membuka pasar baru bagi kelompok UMKM itu.
Semoga, dengan telah dibukanya Kerjasama Pemko Banda Aceh dan Kadin Banda Aceh, maka nantinya akan terlihat nyata kelompok UMKM yang mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak dan hasil produksinya telah dipasarkan ke luar Aceh, bahkan mancanegara.(Muh)
