Menko Polkam Perketat Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg untuk Jamin Ketersediaan dan Harga Terjangkau

Menko Polkam Budi Gunawan (BG) saat memimpin rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat. ANTARA/Handout/aa.

Kabarnanggroe.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg akan diawasi secara ketat di tingkat pusat hingga pengecer guna memastikan ketersediaan dan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah akan mengawasi dengan ketat distribusi LPG 3 kg agar masyarakat tetap dapat mengakses dengan harga yang sesuai dan pasokan yang mencukupi,” ujar Budi dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Selasa, 04/02/2025.

Pria yang akrab disapa BG itu menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar tidak terjadi penahanan pasokan yang dapat mengakibatkan kelangkaan. Untuk itu, pemerintah akan melakukan pemantauan dari tingkat pusat hingga pengecer guna memastikan LPG 3 kg tetap tersedia bagi masyarakat.

Selain itu, Budi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik penimbunan atau menjual LPG dengan harga lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan upaya penimbunan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum.

“Kami tidak akan menoleransi adanya praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi,” tegasnya.

Namun, Budi menyadari bahwa pengawasan distribusi tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat saja. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan LPG 3 kg di lapangan.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.