Kabarnanggroe.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan akan mencopot pimpinan Bulog di level kabupaten apabila tidak melakukan penyerapan gabah petani sesuai harga yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Petani harus terima Rp6.500 tidak boleh di bawah itu. Kalau ada di bawah itu kepala Bulog kabupaten hari itu juga kita ganti,” ujar Zulhas dalam acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Zulhas menegaskan bahwa harga tersebut merupakan keputusan pemerintah yang tidak dapat ditawar oleh pihak manapun. Keputusan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam melindungi petani.
“Saya bilang kalau ada harga gabah di bawah Rp6.500 saya yang tanggung jawab, itu keputusan pemerintah,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal, pemerintah menargetkan Bulog untuk menyerap 3 juta ton gabah setara beras hingga April 2025.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan sejumlah strategi untuk mencapai target penyerapan beras dalam negeri guna memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton.
“Perum Bulog telah menyusun rencana pengadaan gabah dan beras berdasarkan potensi panen di setiap wilayah kerja atau kantor wilayah Perum Bulog,” ujar Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa.
Wahyu menjelaskan bahwa pengadaan ini dirancang untuk memastikan ketersediaan pasokan beras secara nasional dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen petani selama periode utama panen.
Dalam upaya mengoptimalkan pengadaan gabah dan beras tahun 2025, Bulog menerapkan sejumlah strategi, termasuk sinergi pengadaan di tingkat kantor wilayah dan kantor cabang dengan petani, kelompok tani, serta gabungan kelompok tani. Strategi lainnya mencakup kemitraan dengan mitra maklon dan berbagai asosiasi terkait untuk memperkuat rantai distribusi dan penyerapan hasil panen petani secara maksimal.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani serta menjaga stabilitas pasokan beras nasional guna menjamin ketahanan pangan di Indonesia.
