Kabarnanggroe.com, Sigli – Penjabat (Pj) Bupati Pidie, Ir. Wahyudi Adisiswanto, melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah di Kabupaten Pidie. Dalam kegiatan ini, Pj Bupati menyampaikan 10 aspek dan indikator yang mencakup Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
Pj Bupati Pidie, Ir. Wahyudi Adisiswanto, menyampaikan hasil evaluasi di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (24/01/2024). Evaluasi ini mengacu pada 10 aspek kinerja yang menjadi fokus utama, melibatkan aspek Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
Dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Pidie didampingi oleh pejabat struktural Pemkab Pidie, antara lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Drs. Samsul Azhar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Teuku Hendra Hidayat Yoga, Kepala Bappeda Pidie H. Isnaini, serta Kabag Pemerintahan Setdakab Pidie Almanza.
Salah satu fokus utama yang diungkapkan oleh Pj Bupati adalah mengenai inflasi di Kabupaten Pidie. Diketahui, Kabupaten Pidie merupakan Kabupaten Non IHK, dan inflasi diukur dengan mengacu pada Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Pj Bupati menyampaikan bahwa komoditas utama penyumbang Indeks Pembangunan Manusia (IPH) bulan Januari 2024 adalah Cabai Merah, Gula Pasir, dan Susu Bubuk. Untuk mengendalikan inflasi, langkah-langkah yang diambil antara lain adalah menjaga langkah pengendalian inflasi daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui gerakan menanam.
Aspek kedua yang dibahas adalah stunting, dengan jumlah 2.516 balita mengalami stunting atau 7,2%. Pj Bupati Pidie menyatakan niatnya untuk melakukan upaya penurunan stunting secara promtif, dengan meningkatkan upaya promotif pada masyarakat di desa melalui metode kunjungan aktif.
Pj Bupati juga mengulas kondisi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Kabupaten Pidie, khususnya PDAM Tirta Mon Krueng Baro, yang disebut tidak sehat. Kendala yang dihadapi termasuk masalah debit air sumur intake yang menyusut atau berkurang, terutama pada musim kemarau.
Aspek lainnya yang dievaluasi mencakup layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrim, kesehatan, dan penyerapan anggaran. Pj Bupati Pidie menguraikan jumlah layanan publik yang sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) agar cepat, transparan, dan adil.
Dalam mengatasi pengangguran, Pj Bupati berencana melakukan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta melaksanakan pelatihan bagi para pencari kerja.
Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pidie menjadi perhatian selanjutnya, dengan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrim mencapai 22.150 jiwa pada tahun 2022.
Aspek kesehatan juga dibahas, termasuk jumlah dokter spesialis dan kelengkapan sarana prasarana rumah sakit di Kabupaten Pidie. Pj Bupati Pidie menyoroti jumlah dokter spesialis, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN, serta kelengkapan sarana prasarana pada RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli dan RSUD Tgk Abdullah Syafei.
Terakhir, penyerapan anggaran menjadi fokus dalam evaluasi kinerja, dengan mencatat bahwa hingga saat ini, penyerapan anggaran Tahun 2023 mencapai 93,14%. Sementara itu, APBK Pidie untuk Tahun 2024 diestimasi sebesar 2.130.093.058.940.
Pj Bupati Pidie menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan mengatasi tantangan yang dihadapi Kabupaten Pidie di berbagai sektor. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. (Hrs)
