Hal itu diungkapkan Bahtiar sedangkan Rumoh Geudong tersebut merupakan bukti sejarah yang tidak bisa dilupakan terkait peristiwa masa lalu saat Aceh diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1990-1998.
KPA Pidie Bahtiar mengatakan, saat itu banyak warga Aceh yang dilakukan penyekapan dan penyiksaan oleh aparat TNI di Rumoh Geudong yang berada di Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.
“Para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Rumoh Geudong, mereka dituduh sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK),” kata Baktiar.
Lanjut Bahtiar, bangunan sisa Rumoh Geudong seharusnya tetap dipertahankan agar menjadi situs sejarah. Ini sebagai pengingat, bahwa Aceh memiliki sejarah kelam yang sulit dilupakan atas tindakan Pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong.
“Rumoh Geudong harus dipertahankan agar kelak negara bertanggung jawab dan membuat batasan-batasan dalam melakukan presur pada wilayah-wilayah yang sedang berkonflik,” ungkap Panglima KPA Pidie.
Kemudian Bahtiar juga mempertanyakan terkait urgensi dalam menghilangkan bekas sisa bangunan Rumoh Geudong yang merupakan bukti sejarah kelam di Kabupaten Pidie, bahkan ia menduga ada unsur kesengajaan supaya ke depan tidak ada lagi yang bisa dikenang dan diingat oleh generasi Aceh terkait peristiwa di Rumoh Geudong pada masa lalu.
“Seharusnya pemerintah menyampaikan permintaan maaf dengan rasa penyesalan atas peristiwa di masa lalu. Tapi sekarang malah menguburkan bukti sejarah kelam di Rumoh Geudong,” kata mantan Anggota DPRK Pidie.
Diketahui, pemerintah Pidie saat ini telah menggati rugi lahan Rumoh Geudong kepada ahli waris sebesar 4 miliar menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) dari APBK Pidie.
Di lokasi tersebut rencananya dibangun masjid menggunakan anggaran APBN melalui Kementerian PUPR.
Saat ini lahan Rumoh Geudong telah dibersihkan setelah sisa bangunan diratakan dengan tanah dalam rangka persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
