Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, S.STP, MM, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk mempercepat penginputan data Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pencatatan pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta e-kontrak. Arahan ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (31/12/2024).
Pertemuan penting ini dihadiri oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Kasubag Program. Turut hadir, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh Besar, Fakhrurrazi ST MT yang memberikan laporan terkini terkait capaian penginputan data di wilayah tersebut.
Pj Bupati Muhammad Iswanto memberikan instruksi tegas kepada seluruh OPD untuk mempercepat penyelesaian penginputan data PDN, yang saat ini baru mencapai 96,10 persen. Ia menekankan bahwa semua pihak harus bekerja sama secara maksimal agar target penginputan dapat terpenuhi sebelum pertengahan Januari 2025.
“Saya meminta kepada seluruh OPD dan tim terkait untuk menyelesaikan penginputan data ini, paling lambat akhir pekan ini. Semua data harus sudah sinkron pada pertengahan Januari 2025, terutama menjelang agenda zoom meeting mendatang yang akan membahas hasil capaian ini,” ujar Iswanto.
Dalam rangka mendorong penyelesaian tugas, Iswanto juga memberikan kesempatan kepada tim yang ingin menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. “Siapa saja yang ingin menyelesaikan penginputan data pada hari ini, kami akan menunggu hingga pukul 22.00 WIB malam nanti. Komitmen kita bersama sangat dibutuhkan untuk memastikan pekerjaan ini selesai dengan baik,” tambahnya.
Pj Bupati juga mengingatkan bahwa percepatan ini bukan sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
“Kerja keras kita hari ini akan menentukan hasil yang kita capai ke depan. Penginputan data yang maksimal dan akurat akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung program-program yang berbasis pada pemberdayaan lokal,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala ULP Aceh Besar, Fakhrurrazi ST MT dalam laporannya menyebutkan bahwa penginputan data PDN di Aceh Besar saat ini baru mencapai 96,10 persen. Ia mengakui capaian ini sudah cukup signifikan, namun masih membutuhkan penyelesaian agar seluruh data dapat terekam dengan sempurna.
“Kami menargetkan bahwa penginputan data PDN ini dapat diselesaikan sepenuhnya paling lambat pada pertengahan Januari 2025. Harapan kami, dengan kerja sama lintas OPD, target ini dapat dicapai lebih cepat,” ujar Fakhrurrazi.
Fakhrurrazi juga menjelaskan bahwa penginputan data PDN ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN). Ia menyebutkan, keberhasilan dalam pengelolaan TKDN akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal, khususnya di Aceh Besar.
“Dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, kita tidak hanya mendukung industri lokal tetapi juga meningkatkan daya saing produk Aceh Besar di tingkat nasional,” tambahnya.
Selain itu, Fakhrurrazi menekankan pentingnya kolaborasi antara ULP, OPD, dan tim teknis lainnya untuk memastikan data yang diinput akurat dan sesuai dengan prosedur. Ia berharap semua pihak dapat terus berkoordinasi hingga target penginputan selesai.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait TKDN dan e-kontrak. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kerja sama yang solid, diharapkan Pemkab Aceh Besar mampu menjadi percontohan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi dan pemberdayaan lokal.
Komitmen ini tidak hanya berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah berharap bahwa dengan tercapainya target penginputan data, Aceh Besar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang lebih transparan dan berkelanjutan.(Rinaldi)
