BKKBN Aceh Fasilitasi Penyusunan Peta Jalan Kependudukan

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim SKM MKes foto bersama dengan peserta fasilitasi penyusunan PJPK Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, di Hotel Seventeen, Setui, Banda Aceh, Selasa (28/10/2025).FOTO/ HUMAS BKKBN ACEH

Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan BKKBN Aceh, menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, di Hotel Seventeen, Setui, Banda Aceh, Selasa (28/10/2025).

PJPK merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pelaksanan pembangunan kependudukan di Indonesia. Tujuannya, untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan pembangunan manusia dan keluarga yang berkualitas dalam rangka mecapai visi dan misi Indoensia Emas 2045.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes, dalam sambutannya mengatakan, PJPK sebagai jembatan dari kerangka makro Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Lanjut, Safrina, PJPK diimplementasikan untuk menata alur analisis situasi berbasis data, selanjutnya menjadi dokumen perencanaan yang utuh, sistematis, dan siap diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perangkat daerah.

“Saya berharap kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi peta kerja lima tahunan yang terukur. Bagi kabupaten/kota yang belum menyelesaikan dokumen PJPK, sebagai operasionalisasi kebijakan kependudukan lima tahunan, agar segera menyelesaikannya. Karena hal ini menjadi pijakan formil sekaligus penegasan urgensi kerja kita bersama,” tegas Safrina.

Safrina mengatakan, selain mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam proses pembangunan daerah, PJPK juga menjadi panduan untuk mengendalikan kuantitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk, dan pembangunan keluarga.

Juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan kependudukan yang tepat sasaran.

Kegiatan yang berlangsung hybrid tersebut dihadiri 23 perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota di Aceh dan OPD KB. Sebagai narasumber, Deputi Dalduk yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Pengendalian Kemendukbangga/BKKBN, Lina Widyastuti, SKM, MAPS, dan perwakilan dari Bappeda Aceh, serta tenaga ahli dari akademisi.

• Kependudukan Landasan Strategis

Dalam penyampaian materinya berjudul “Kupas Tuntas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan”, Direktur Perencanaan Pengendalian Kemendukbangga/BKKBN, Lina Widyastuti, SKM, MAPS, yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa PJPK memuat isu kependudukan secara makro, terkait bidang kesehatan pendidikan, ketenagakerjaan, dan perekonomian.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengamanahkan kependudukan sebagai landasan strategis. Berbicara penduduk berarti kita berbicara tentang kualitasnya. Berharap PJPK dapat mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(Mar/*)