Tengku Muda: Tokoh GAM Wakil Alm Tengku Ishak Daud, Gubernur Sumut Kembali Berulah dengan Aceh

Tokoh GAM Aceh Timur, Tengku Muda FOTO/ DOK MPA

Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Gubernur Sumatra Utara kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan kebijakan yang dinilai merugikan Aceh. Ia memerintahkan seluruh truk angkutan dari Aceh menuju Medan wajib menggunakan plat BK dan tidak lagi diperbolehkan memakai plat BL. Langkah ini disebut sebagai upaya pemerintah Sumut meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan.

Menanggapi hal tersebut, tokoh GAM Aceh Timur, Tengku Muda, menyatakan bahwa masyarakat Aceh tidak perlu marah kepada Gubernur Sumut karena setiap daerah berhak menciptakan sumber pendapatan sendiri. Namun, menurutnya, kebijakan itu justru menjadi momentum penting bagi pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan kembali fungsi pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayahnya.

“Ini kesempatan bagus bagi Aceh untuk memutus ketergantungan jalur darat dengan Medan. Angkutan via laut jauh lebih murah dan efisien dibandingkan melalui darat,” ujarnya, kepada media ini, Senin (29/9/2025).

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap angkutan darat yang tetap melewati perbatasan. Setiap truk, kata Tengku Muda, harus melalui pos timbangan, dan apabila terbukti melebihi kapasitas muatan maka barang harus diturunkan langsung di lokasi tersebut.

Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera mengambil alih pengelolaan pelabuhan dari Pelindo, sesuai amanat MoU Helsinki antara RI dan GAM. Menurutnya, meski Aceh memiliki hak penuh hingga 12 mil ke laut, pelabuhan di daratan Aceh masih dikelola pemerintah pusat.

“MoU jangan hanya tinggal nama. Isi perjanjian itu harus diperjuangkan dan dijalankan. Dulu kami berjuang dengan taruhan nyawa tanpa gaji. Sekarang pejabat Aceh digaji rakyat, jadi apa yang ditakutkan untuk memperjuangkan hak-hak Aceh?” tegasnya.

Tengku Muda menilai, jika dikelola dengan serius, pelabuhan Aceh dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung rencana perdagangan bebas Aceh–Malaysia. Pengelolaan pelabuhan, tambahnya, bisa diserahkan kepada PT PEMA atau melalui pembentukan badan khusus pengembangan pelabuhan.

Ia mencontohkan Singapura yang berhasil menjadi salah satu negara maju meski berwilayah kecil, berkat optimalisasi pelabuhan dan bandara. “Kalau ingin Aceh maju, kembangkan pelabuhan dan bandara. Itu kunci pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.(CBoy)