Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF), Zuhari Alvinda Haris, mengecam keras rencana pengadaan mobil dinas Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp20 miliar. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat melukai perasaan masyarakat Aceh yang saat ini masih berada dalam situasi darurat akibat berbagai bencana.
Zuhari menilai Pemerintah Aceh seharusnya lebih selektif dan peka dalam menentukan arah kebijakan anggaran, terutama pada kondisi sosial yang belum stabil. Ia menegaskan bahwa alokasi dana besar untuk kebutuhan yang dinilai tidak mendesak merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.
“Dalam keadaan seperti sekarang, Pemerintah Aceh tidak boleh menutup mata. Mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar ke titik yang tidak diperlukan sama sekali adalah kekeliruan serius. Pemerintah harus betul-betul selektif dalam mengelola uang rakyat,” ujarnya, Kamis (29/01/2026).
Ia menambahkan, nilai Rp20 miliar bukanlah angka kecil dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Menurut Zuhari, dana publik semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak rakyat, bukan untuk kepentingan birokrasi.
“Uang rakyat bukan untuk memuaskan kepentingan pemerintah maupun BRA Aceh. Uang itu milik rakyat dan harus kembali kepada rakyat yang sedang membutuhkan. Saat ini Aceh sedang kacau akibat bencana besar, pemerintah harus sadar dan peka,” lanjutnya.
Sebagai perwakilan mahasiswa, Zuhari mengaku sangat prihatin atas kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kecerobohan dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai pengadaan mobil dinas di tengah situasi duka hanya akan memperparah luka batin masyarakat Aceh.
“Aceh sedang berduka. Jangan tambahkan luka baru dengan mendahulukan kepentingan lain di atas kepentingan rakyat. Aceh bukan tempat untuk memuaskan hasrat birokrasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Zuhari secara tegas mendesak Pemerintah Aceh untuk membatalkan pengadaan mobil dinas BRA senilai Rp20 miliar tersebut. Ia mengingatkan agar dana tambahan dari pemerintah pusat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.
“Dana itu bukan untuk kepentingan segelintir orang, melainkan untuk rakyat yang sedang kelaparan, kehausan, dan kesusahan. Jika kepentingan birokrasi terus ditempatkan di atas kepentingan rakyat, maka jangan salahkan jika rakyat Aceh turun ke jalan untuk menuntut hak-haknya,” tutup Zuhari. (Herman/*)
