Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Guna mengurangi resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar menggelar program sekolah laut untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Kelas Kota Jantho, di Pulo Aceh, Jumat dan Sabtu (25-26/8/2023).
Kepala pelaksana BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, SSos, MSi, mengatakan, model Gerakan Nasional Pengurangan Risiko Bencana (GNPRB) yang saat ini dipromosikan berpikir Ecosystem Based yaitu melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dengan membedakan aksi di hulu (sekolah gunung), tengah (sekolah sungai) dan hilir (sekolah laut).
“Itu sebabnya kita berikan semua sosialisasi dan cara pengurangan resiko jika terjadi bencana, karena bencana kapan saja bisa terjadi, jadi, ini bagian dari mitigasi bencana yang kita berikan untuk masyarakat,” katanya.
Menurutnya, ancaman bencana hidrometrologi terus meningkat dan mendominasi hingga 90 persen bencana yang terjadi di indonesia seperti banjir, tanah longsor, angin ribut, kekeringan, gelombang pasang yang pasti berujung pada kerugian yang terus meningkat sehingga perlu upaya riil yakni dengan gerakan yang terintegrasi melibatkan semua pihak dengan berbasis pada masyarakat.
“Dalam rangka mendukung tercapainya nawacita dan tujuh misi pembangunan nasional, antara lain untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka investasi dalam membangun ketangguhan nasional dan gerakan pengurangan risiko bencana melalui sekolah laut, sungai dan gunung dapat menjadi jawaban atas persoalan tersebut,” terang RJ sapaan akrab Ridwan Jamil.
Ia berharap, gerakan pengurangan risiko bencana melalui sekolah laut ini dapat terintegrasi dengan sekolah sungai dan sekolah gunung, tidak hanya untuk mengurangi risiko bencana namun juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pelaku kebencanaan.
“Mudah-mudahan laut, sungai dan gunung dapat terintegrasi, karena ini penting untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuan dan manfaat sekolah laut yaitu, dapat menyebarluaskan pentingnya pengelolaan pesisir dan lautan serta sumber daya alam disekitarnya sebagai bagian kesatuan Daerah Aliran Sungai kepada aparatur dan masyarakat.
“Selain itu, juga dapat menumbuhkan komitmen dari aparatur dan masyarakat agar mendukung upaya pengelolaan pesisir dan lautan termasuk sumber daya alam yang ada disekitarnya.
RJ juga menyebutkan, sekolah laut ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, dimulai dari, pelatihan atau pembekalan fasilitator daerah, sosialisasi pengelolaan pesisir dan lautan, desiminasi informasi, pembentukan forum relawan dan pel kesiapsiagaan.
“Pelaksanaan program sekolah laut pada fase-fase awal harus diakui telah membuka wacana dan spektrum pemikiran yang memberikan ruang bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir dengan melibatkan isu-isu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara lebih komprehensif dan dilaksanakan dengan cukup massif,” ujarnya.
Namun demikian kata RJ untuk dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan program, maka strategi pemberdayaan dan atau alternatif model pembelajarannya direkomendasikan untuk direformulasikan sesuai dengan pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kegiatan enabling, empowering dan protecting atau dalam kegiatan pendampingan sosial dikenal dengan istilah 3P, yakni, Pemungkin, Pendukung dan Pelindung,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam implementasinya, kegiatan kegiatan tersebut harus bersinggungan langsung dan memperhatikan dengan seksama aspek-aspek lokalitas dalam komunitas, yang paling tidak meliputi local issues, local autonomy dan local accountability.
“Dan ‘mindset’ para fasilitator dan pembelajar sekolah laut harus memandang aktivitas pemberdayaan yang dilakukan dimulai dari sudut pandang komunitas atau memulai dari apa yang komunitas ketahui (start with people knwow) dan memulai dari apa yang komunitas miliki (start with people have),” pungkas RJ.(AMZ/*)
