kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi SPd MPd, mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pelebaran jalan di kawasan Simpang Tujuh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Ia menilai, kondisi jalan yang sempit dan tidak memadai di kawasan tersebut telah menjadi salah satu penyebab utama kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.
“Simpang Tujuh Ulee Kareng adalah titik vital lalu lintas di Banda Aceh. Sudah seharusnya pemerintah provinsi turun tangan dan menjadikannya prioritas dalam anggaran tahun mendatang,” tegas Musriadi, di Banda Aceh, Minggu (27/7/2025).
Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur penghubung penting antara wilayah padat penduduk, pusat perdagangan, serta akses menuju sejumlah kampus dan dayah. Namun hingga kini, belum terlihat ada langkah serius dari Pemerintah Aceh, baik terkait pelebaran jalan, perbaikan drainase, maupun penataan arus lalu lintas yang memadai.
“Warga sudah lama mengeluhkan kemacetan dan kondisi jalan yang rusak. Tapi karena status jalan ini di bawah kewenangan Pemerintah Aceh, maka diperlukan komitmen anggaran dari provinsi,” katanya.
Musriadi menyebut, pihaknya telah menyuarakan hal ini dalam berbagai forum resmi DPRK serta melalui komunikasi lintas pemerintah. Ia mendorong agar pembangunan jalan Simpang Tujuh masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Aceh dan APBA Tahun 2026.
“Kami minta Dinas PUPR Aceh segera melakukan survei teknis dan menyusun perencanaan pembangunan secara terukur. Anggaran bisa dialokasikan melalui Dana Otsus atau sumber lain agar proyek ini tidak terus-menerus tertunda,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh agar pembangunan infrastruktur strategis seperti ini tidak terhambat persoalan kewenangan administratif.
“Jalan ini untuk rakyat. Tidak penting siapa yang membangun, yang penting cepat dibangun. Pemerintah harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” tandas Musriadi.
Ia menegaskan, DPRK Banda Aceh akan terus mengawal aspirasi warga Ulee Kareng dan sekitarnya agar pembangunan jalan tersebut benar-benar terealisasi.
“Semoga Pemerintah Aceh mendengar dan segera menganggarkan pembangunan jalan Simpang Tujuh sebagai bentuk nyata perhatian terhadap infrastruktur kota,” imbuhnya.(Wahyu)
