Kabarnanggroe.com, Jakarta – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan pemerintah memperlebar defisit anggaran hingga mendekati batas maksimal 3 persen merupakan langkah strategis untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1997–1998.
Menurut Purbaya, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan matang dan bukan pilihan yang mudah. Namun, di tengah tekanan perlambatan ekonomi global dan domestik, kebijakan fiskal ekspansif dinilai menjadi opsi paling rasional untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dari sisi pemerintah, belanja dan berbagai kebijakan lainnya saya pastikan bertujuan membalikkan kondisi ekonomi. Dampaknya memang defisit fiskal melebar, tetapi langkah ini perlu dilakukan. Kalau tidak, kita bisa mengalami kondisi seperti 1998 lagi,” ujar Purbaya saat berbicara dalam Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026.
Berdasarkan data realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, defisit tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang dipatok sebesar 2,53 persen PDB, dan nyaris menyentuh batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Sementara itu, pemerintah bersama DPR telah menyepakati target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Kebijakan pelebaran defisit fiskal ini memang menuai kritik dari sejumlah kalangan. Namun, Purbaya menegaskan bahwa secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Konsekuensinya, pemerintah harus memangkas atau bahkan menghentikan sejumlah pos belanja negara yang justru dibutuhkan untuk menopang perekonomian.
Di tengah tren perlambatan ekonomi, pemerintah memilih menerapkan kebijakan counter cyclical dengan meningkatkan belanja negara, termasuk melalui program bantuan sosial serta pemberian insentif perpajakan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar kembali menguat.
“Kalau fiskal kita perlambat, ekonomi makin jatuh. Kalau pajak kita naikkan, ekonomi juga makin jatuh. Karena itu selama ini saya tidak pernah menaikkan tarif pajak atau bea cukai. Yang saya lakukan adalah memastikan strategi yang ada benar-benar dijalankan,” tegas Bendahara Negara tersebut.
Purbaya mengakui bahwa pelebaran defisit merupakan biaya yang harus dibayar untuk membalikkan arah ekonomi. Meski demikian, ia memastikan pemerintah tetap menjaga keberlanjutan fiskal agar stabilitas ekonomi jangka panjang tetap terjamin.
“Itu memang cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang terpenting, fiscal sustainability tetap kita jaga,” pungkasnya.
