Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh Ramza Harli SE meminta kepada seluruh OPD agar mengakomodir usulan yang telah disampaikan oleh seluruh aparatur gampong dari Kecamatan Banda Raya, untuk selanjutnya dapat dimasukkan dalam penyusunan RKPD masing-masing OPD.
Penegasan tersebut disampaikan Ramza Harli yang juga Ketua Partai Gerindra Kota Banda Aceh pada saat menghadiri Musrenbang yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Banda Raya, Selasa (25/2/2025).
Ramza menilai Musrenbang ini sangat penting untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat dari bawah yang juga sudah merupakan prosedur penyusunan anggaran yang akan dimasukkan dalam RAPBK Tahun Anggaran 2026.
Lebih lanjut dihadapan seluruh peserta musrenbang, Ramza membeberkan kondisi keuangan pemko Banda Aceh yang sedang mengalami defisit anggaran karena masih terbebani dengan persoalan utang.
“Bapak ibu yang kami muliakan, kita semua harus bersabar, karena ibu walikota sedang menganalisa kembali berapa utang yang real yang disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya. Beliau tidak mau nantinya disalahkan, jadi sebelum membangun kembali kota ini, beliau ingin bersih-bersih terlebih dahulu dari persoalan utang ini,” ungkapnya.
Namun demikian, Ramza memberi semangat dan meyakini semua persoalan ini akan dapat diatasi bila seluruh OPD rela anggarannya yang dirasa tidak mendesak dipotong. Sementara yang menyangkut dengan pelayanan dasar harus terus berjalan.
“Meski saat ini terjadi utang dan adanya instruksi efisiensi anggaran, saya berharap usulan yang disampaikan oleh aparatur gampong bila itu mendesak agar dapat diakomodir dan disesuaikan juga dengan ketersediaan dana yang ada nantinya,” pintanya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Partai Gerindra Kota Banda Aceh Ramza juga mengungkapkan kekecewaannya kepada pemko dibawah kepemimpinan pemerintahan sebelumnya kenapa utang bisa terjadi lagi. Padahal menurutnya bila pengelolaan keuangan didasarkan pada Surat Penyediaan Dana (SPD) pasti utang tidak akan terjadi.
“Pada saat saya ketua pansus utang, kami semua anggota dewan sudah setuju cara penyelesaian utang dimana kami harus rela pokir dipotong, namun kami heran kenapa utang masih terjadi juga, ini harus kita cari siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.(Mar)
