Kabarnanggroe.com, Jakarta — Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menjajaki langkah strategis bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mempercepat realisasi proyek-proyek prioritas nasional di Sabang. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan strategi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan Sabang, di Menara Bappenas, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, didampingi Wakil Kepala BPKS, Abdul Manan, bersama jajaran Deputi dan Kepala Biro. Dari pihak Bappenas, hadir Direktur Pembangunan Indonesia Barat, DR. RER. NET. Jayadi, S.Si, M.Se, M.A, serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Regional Sumatera Utara, Bintang Rahmat Wananda.
Dalam pemaparannya, Iskandar mengungkapkan kekhawatiran serius terkait keterbatasan anggaran selama dua tahun terakhir, yang makin diperparah dengan kebijakan Automatic Adjustment pada Tahun Anggaran 2025.
“Alokasi pagu indikatif tahun 2026 bahkan lebih kecil dibandingkan tahun 2025. Ini sangat berdampak pada terhambatnya penyediaan infrastruktur strategis, seperti Pelabuhan Penyeberangan Balohan yang merupakan proyek Prioritas Nasional,” ungkapnya.
Iskandar juga menyoroti lemahnya koordinasi kelembagaan pasca dibubarkannya Dewan Kawasan Nasional pada 2016. Menurutnya, keputusan itu memutus rantai koordinasi langsung antara Dewan Kawasan Sabang dan Presiden, sehingga membuat upaya percepatan program strategis menjadi tidak maksimal.
Menanggapi hal tersebut, DR. Jayadi dari Bappenas menyarankan agar BPKS segera menyusun skenario anggaran secara realistis, mencakup proyeksi optimis dan pesimis.
“BPKS harus aktif membangun komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Kami sarankan menyusun skenario fiskal yang matang dan didukung oleh dokumen teknis yang komprehensif,” tegasnya.
Untuk menindaklanjuti pembahasan, Bappenas menjadwalkan pertemuan trilateral antara BPKS, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 5 Juni 2025. Dalam forum itu, Bappenas menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran, dengan catatan BPKS mampu menunjukkan kesiapan teknis dan administratif.
Selain mengandalkan dana APBN, BPKS juga didorong untuk mencari alternatif pendanaan lain, termasuk memanfaatkan skema Pinjaman Luar Negeri (blue book).
“Untuk RPJMN 2025–2029, kami mendorong BPKS mengajukan proyek individu maupun terintegrasi. Kami siap membantu pengiriman petunjuk teknis penyusunan dokumen tersebut,” ujar Bintang Rahmat Wananda.
Hadirnya Deputi Umum BPKS, Fajran Zain, dan Kepala Biro Perencanaan, Teuku Ardiansyah, dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen serius BPKS dalam memperjuangkan masa depan kawasan Sabang. BPKS juga bertekad memperkuat perencanaan strategis 2025–2029, dengan menyelesaikan terlebih dahulu hambatan regulasi dan kelembagaan yang selama ini menjadi penghambat utama.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang lebih intensif antar lembaga, demi mewujudkan Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang kompetitif di kawasan barat Indonesia.(Rizal/*)
