Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rapat review implementasi program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) berkaitan dengan fasilitasi pelaksanaan konsultan dan koordinasi Satgas PPS kepada 12 provinsi prioritas di Morden Coffe, Banda Aceh, Kamis (23/11/2023).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Cut Azharida, SH, mengatakan, stunting merupakan ancaman nyata bagi keberadaan generasi penerus di masa yang akan datang, jika hal tersebut tidak ditangani secara komprehensif dan sesegera mungkin maka akan sangat membahayakan pertumbuhan generasi muda.
Disebutkan, keberadaan TPPS maupun PPS tentunya tidak akan berdampak optimal, jika penanganan stunting masih dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Jadi, dibutuhkan konvergensi, integrasi, harmonisasi, dan implementasi secara bersama-sama diantara lintas sektor untuk penurunan angka stunting di Banda Aceh,” jelasnya.
Menurutnya, TPPS yang dibentuk secara berjenjang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting serta TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsilidasi program tingkat pusat, daerah dan gampong.
“TPPS Tingkat Kecamatan dibentuk oleh TPPS Kabupaten/Kota untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota kepada desa/kelurahan. Secara lebih spesifik, TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting,” katanya.
Cut Azharida juga mengatakan, pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di gampong menjadi tanggung jawab Keuchik (Kepala desa-red) dengan pelaksana teknis oleh TPPS gampong yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Penyelenggaraan TPPS gampong difokuskan pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga.
“TPPS gampong juga mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga,” terangnya.
Ia mengatakan, DP3AP2KB sebagai sekretariat dalam TPPS Kota, Adapun beberapa kegiatan terkait percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan antara lain, pemberian BKB Kit Stunting sebagai Alat Peraga Edukasi, penyuluhan berupa seperangkat alat permainan, kalender pengasuhan 1000 HPK (kalender masa kehamilan, usia anak 0-12 bulan, kalender usia anak 13-24 bulan, kartu kembang anak dan ular tangga).
“Total BKB Kit tahun 2022 sebanyak 13 gampong dan tahun 2023 sebanyak 30 gampong,” sebutnya.
Selanjutnya, Cut Azharida mengatakan, DP3AP2KB juga melakukan pendampingan keluarga sasaran yang beresiko stunting (catin, bumil, bufas & balita stunting). Pemberian Honor Tim Pendamping Keluarga sebanyak 270 TPK. Ketiga, melakukan pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko stunting dilaksanakan oleh TPK
“Kita juga melaksanakan program Dapur sehat atasi stunting (dashat). Pemberian edukasi gizi pada kader, keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu menyusui. Dashat juga bermitra dengan Persagi atau tenaga ahli gizi puskesmas,” terangnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga menggelar Mini Lokakarya Stunting tingkat kecamatan. Pertemuan tim TPPS kecamatan dalam rangka mengkawal dan mengevaluasi pendampingan keluarga ditingkat kecamatan. Selanjutnya, DP3AP2KB juga melakukan Audit kasus stunting (AKS).
“AKS telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, dengan sasaran 43 sasaran. Kegiatan itu berfungsi untuk mengetahui faktor penyebab dan faktor resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran. Beberapa penyebab stunting dikota Banda Aceh, terpapar asap rokok, tidak asi eksklusif, tidak imunisasi, pola asuh dan pemenuhan gizi keluarga dan yang terakhir kami juga malakukan koordinasi stunting ditingkat kota. Rapat koordinasi dilaksanakan satu bulan sekali dan sewaktu-waktu dirasa perlu diikuti oleh seluruh anggota TPPS dan mitra,” pungkasnya. (AMZ)
