Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Aceh mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar memprioritaskan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan syariat Islam. Ketiga sektor ini akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan di masa mendatang.
Ketua PDM Aceh Besar, Drs Jufri Mahmud didampingi Sekretaris H Juhaimi Bakri Sag MPd, menyampaikan hal itu kepada media setelah acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Pesantren Baitul Arqam Sibreh, Minggu (23/2/2025).
Raker diikuti puluhan pimpinan Muhammadiyah dan organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci Putra Muhammadiyah, serta Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
“Kesehatan, pendidikan, dan penguatan syariat Islam harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Aceh Besar. Dengan kualitas SDM yang baik, daerah ini akan mampu menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius agar masyarakat memperoleh layanan medis yang optimal. Sementara itu, pendidikan yang berkualitas akan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul. Penguatan nilai-nilai syariat Islam juga strategis sebagai landasan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu, Ia berharap kebijakan pemerintah daerah dapat lebih berpihak kepada upaya peningkatan layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, serta penguatan syariat Islam yang moderat demi terwujudnya Aceh Besar yang lebih maju dan islami.
Pada bagian lain, untuk penguatan internal organisasi Muhammadiyah, Jufri menekankan bahwa semangat berjamaah harus terus dijaga dalam organisasi. Jiwa warga Muhammadiyah dapat terlihat dalam dua hal utama, rapat-rapat dan pengajian.
“Dua hal ini sangat penting karena di sanalah kita bisa membicarakan program dan strategi,” ujar Jufri. Ia menegaskan, kemajuan Muhammadiyah tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua orang, tetapi harus bergerak secara kolektif.
“Muhammadiyah akan maju apabila kita bergerak sepakat, sama-sama melangkah. Tanggung jawab Muhammadiyah bukan hanya di pundak ketua, tetapi seluruh anggota. Muhammadiyah punya sistem kolegial, bukan hanya ketua saja yang bekerja,” tutupnya.
Raker ini menjadi momentum bagi Muhammadiyah Aceh Besar untuk semakin memperkuat peran dan kontribusi di bidang dakwah, tajdid, dan pembangunan bangsa. “Selain memompa semangat revitalisasi organisasi, kita sepakati beberapa program prioritas, dan rekomendasi eksternal,” pungkas Jufri.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, Malik Musa SH MH, saat menyampaikan khutbah iftitah dan membuka Rakerda menyampaikan, pentingnya menjaga kepercayaan para pewakif. Jangan sia-siakan harta wakaf, karena kita harus menjaga kepercayaan pewakif yang telah mewakafkan hartanya untuk dikelola Muhammadiyah.
Malik Musa mengingatkan, “Jika kita lalai dan tidak mengelola aset wakaf sesuai peruntukannya, maka kita dapat terkena dosa kolektif.” Ia menekankan, perlunya menghidupkan kembali pengajian Muhammadiyah sebagai ruh utama pergerakan organisasi.
“Tidak ada Muhammadiyah kalau tidak ada pengajian Muhammadiyah, maka aktifkan pengajian. Kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan pun jadi,” ujar Malik Musa.
Pada Rakerda yang mengangkat tema Revitalisasi Pengurus Cabang dan Peningkatan Dakwah Muhammadiyah itu, Malik Musa mendorong penguatan struktur cabang dengan melakukan pendataan warga Muhammadiyah dan para simpatisan.
“Lakukan pendataan warga Muhammadiyah dan para simpatisan, undang mereka dalam acara kebersamaan seperti buka puasa bersama guna mempererat hubungan dan komitmen terhadap Muhammadiyah,” harapnya. (Abrar)
