Kabarnanggroe.com, Jakarta — Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat tingkat menteri terkait program percepatan pengentasan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis kemarin. Dalam rapat tersebut, beliau menyampaikan bahwa perkembangan pelaksanaan program tersebut masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan hingga akhir tahun ini.
Menurut perhitungan Badan Statistik Nasional pada tahun 2023, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah 6,5 sampai 7,5 persen. Hal ini menandakan bahwa Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dalam mencapai target pengentasan kemiskinan sebesar 2,5 persen.
Dalam menghadapi sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan menuju batas pencapaian target, Wapres Ma’ruf meminta adanya masukan serta perencanaan yang riil dari para peserta rapat. Beliau menekankan bahwa waktu yang tersisa tidaklah lama, sehingga diperlukan upaya maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Wapres juga menekankan pentingnya kehadiran serangkaian kebijakan khusus melalui program di berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan non-pemerintah untuk mencapai target angka kemiskinan sebesar 7,5 persen pada tahun 2024. Bahkan untuk kemiskinan, upaya menuju target 0 persen harus diusahakan, entah itu dalam rentang waktu 0 bulan atau 0 koma.
Dalam laporannya, Wapres Ma’ruf juga memaparkan capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Mulai dari perluasan bantuan sosial, program inovasi pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga mobilitas perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19. Hal ini telah menghasilkan pencapaian yang mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen.
Namun sejumlah tantangan masih teridentifikasi, seperti tepat sasaran program bantuan, jumlah dan waktu penyaluran yang tepat, serta kelancaran program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.
