Daerah  

FGD Penyusunan Buku Aceh Besar dalam Angka 2023

Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi M.Si membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Buku Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2023 di Hotel The Pade, Kecamatan Darul Imarah, Rabu (22/2/2023). FOTO/ PROKOPIM SETDAKAB ACEH BESAR

Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, S.STP MM yang diwakili Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi M.SI membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Buku Aceh Besar dalam Angka Tahun 2023 di Hotel The Pade, Kecamatan Darul Imarah, Rabu (22/2/2023).

Hadir dalam kesempatan itu sejumlah Kepala OPD, di antaranya Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati SPd, Kadis PUPR Aceh Besar Syahrial Amanullah ST, Sekwan Fata Muhammad SPdI MM, Kalaksa BPBD Ridwan Jamil SSos MSi, Kadis DKP Aceh Besar Arifin SHi MSi, Kadisnakertrans Aceh Besar M Rusli SSos, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Irnanto ST MM, dan pejabat instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Drs Sulaimi MSi mengatakan, FGD Penyusunan Buku Aceh Besar dalam Angka Tahun 2023 ini sangat penting, antara lain sebagai bahan perencanaan pembangunan dalam monitoring dan evaluasi.

“Publikasi Kabupaten Aceh Besar dalam angka merupakan salah satu bentuk komplikasi data statistik sektoral dan telah rutin diterbitkan setiap tahun. Oleh karena itu, diharapkan agar publikasi ini dapat ditingkatkan kualitas dan dipercepat penerbitannya, sehingga dapat dimanfaatkan bersama sebagai langkah awal untuk mendapatkan data yang terintegrasi dan akurat,” ucap Sekdakab Aceh Besar.

Menurutnya. Dalam perencanaan pembangunan daerah membutuhkan data yang berkualitas. Data yang dibutuhkan, jelasnya, tidak hanya meliputi data-data statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral, tapi juga data statistik sektoral hingga wilayah terkecil secara komprehensif dan terpadu. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Ditambahkannya, SDI dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola data yang dihasilkan oleh instansi vertikal dan instansi daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. SDI diharapkan menjadi ‘single source of truth’ pengelolaan data pembangunan daerah.

“Saya berharap, Bappeda selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Diskominfo sebagai koordinator kegiatan statistik sektoral, BPS Aceh Besar sebagai pembina statistik, serta OPD lainnya untuk dapat saling bekerjasama untuk menghasilkan data yang berkualitas,” pintanya.(Cek Man/*)