Kabarnanggroe.com, Sejak awal dikampanyekan oleh Presiden Prabowo, program Makan Bergizi Gratis (MBG) disambut dengan penuh harapan. Ide dasarnya sangat kuat: memastikan anak-anak Indonesia, khususnya pelajar, mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari. Dengan gizi yang baik, kualitas pendidikan meningkat, kesehatan terjaga, dan masa depan bangsa lebih cerah. Dari sisi perencanaan, MBG adalah program visioner.
Namun, ketika memasuki tahap pelaksanaan, realitas berbicara lain. Program yang di atas kertas tampak rapi dan menjanjikan, ternyata amburadul di lapangan. Sejumlah persoalan mengemuka: mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga mekanisme anggaran yang rawan kebocoran.
Di beberapa daerah, menu yang disajikan tidak sesuai standar gizi. Ada pula laporan keterlambatan distribusi karena minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Padahal, program ini mengandalkan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar berjalan lancar. Tanpa koordinasi yang solid, niat mulia itu berubah menjadi sekadar seremonial.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah transparansi anggaran. MBG menyedot dana yang sangat besar dari APBN. Jika pengelolaannya tidak diawasi secara ketat, potensi penyalahgunaan sangat tinggi. Alih-alih memberi gizi untuk generasi muda, program justru bisa menjadi lahan empuk bagi praktik rente dan korupsi.
Masyarakat tentu mendukung program MBG, tetapi dukungan itu bisa berubah menjadi kekecewaan jika pemerintah gagal membuktikan konsistensi antara rencana dan pelaksanaan. Anak-anak bukanlah objek eksperimen politik, melainkan masa depan bangsa yang harus dijaga.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan koreksi serius. Pertama, memperkuat tata kelola distribusi dengan melibatkan sekolah dan komunitas lokal agar pengawasan lebih dekat dengan penerima manfaat. Kedua, memastikan menu makanan sesuai standar gizi dengan melibatkan ahli gizi, bukan hanya penyedia katering. Ketiga, membuka akses informasi anggaran secara transparan agar publik percaya bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.
Perencanaan MBG memang bagus dan patut diapresiasi. Tetapi tanpa pelaksanaan yang tertib, bersih, dan konsisten, program ini akan menjadi contoh klasik kegagalan eksekusi. Indonesia tidak kekurangan ide besar, yang kita butuhkan adalah kemauan politik untuk melaksanakan ide itu dengan benar dan berintegritas. (*)
* Penulis adalah Anggota Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI).
