Kabarnananggroe.com, Brunei Darussalam – Indonesia kembali memperkuat perannya dalam memimpin upaya pencegahan penyelundupan manusia di kawasan ASEAN. Hal itu ditunjukkan melalui partisipasi aktif pada The 28th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Selasa (12/8/2025).
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, memimpin langsung delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Bandar Seri Begawan. Forum tersebut turut dihadiri seluruh Kepala Imigrasi negara anggota ASEAN, Timor Leste, dan Sekretariat ASEAN.
Dalam kesempatan itu, Indonesia memaparkan keberhasilan dalam mengungkap rute penyelundupan manusia melalui kerja sama efektif antara aparat penegak hukum nasional dan internasional. Keberhasilan tersebut dipandang sebagai salah satu best practice yang dapat direplikasi oleh negara anggota ASEAN lainnya.
“Indonesia terus berkomitmen dalam memerangi kejahatan lintas batas, khususnya penyelundupan manusia. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari sinergi kuat antara aparat penegak hukum di dalam negeri dan kerja sama dengan mitra internasional,” ujar Yuldi.
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) utama. Indonesia menawarkan model transformasi strategis dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti autogate dan kecerdasan buatan (AI), untuk mempercepat pemeriksaan serta memperkuat pengawasan perbatasan.
Yuldi menjelaskan, Indonesia mendorong adanya kerja sama lintas negara dalam bentuk Border Crossing Agreement, operasi maritim bersama, serta program pelatihan terpadu bagi petugas keimigrasian.
Tidak hanya itu, pada forum intelijen keimigrasian, Indonesia juga memperkenalkan inisiatif Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preemtif untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mencegah praktik penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Program ini mendapat apresiasi positif dari peserta forum karena menggabungkan pemanfaatan teknologi dengan pemberdayaan masyarakat.
“DGICM merupakan forum strategis untuk membangun sinergi antarnegara dalam menjaga keamanan perbatasan, mencegah kejahatan lintas negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian,” jelas Yuldi.
Menutup pernyataannya, Yuldi menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih erat di kawasan ASEAN.
“Indonesia mendorong pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Dengan kolaborasi yang solid, kita yakin ASEAN akan menjadi kawasan yang lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan keimigrasian,” pungkasnya.(Wahyu/*)
