Warga Lubuk Layu Tolak Izin Pertambangan di Samadua, Khawatir Berdampak pada Lingkungan

masyarakat Lubuk Layu menyatakan sikap menolak keberadaan izin pertambangan yang saat ini telah memasuki tahapan eksplorasi. Selasa (17/11/2026) FOTO/ IST

Kabarnanggroe.com, Tapaktuan – Penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kembali disuarakan masyarakat. Kali ini, warga Gampong Lubuk Layu menyatakan sikap menolak keberadaan izin pertambangan yang saat ini telah memasuki tahapan eksplorasi.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, masyarakat memasang sejumlah baliho di titik-titik strategis gampong. Pemasangan baliho tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap warga terhadap rencana aktivitas pertambangan di wilayah mereka.

Melalui aksi tersebut, masyarakat Gampong Lubuk Layu mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penolakan izin pertambangan di Kecamatan Samadua.

Mereka juga meminta pemerintah agar lebih responsif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat yang selama ini menyampaikan keberatan terhadap rencana aktivitas pertambangan tersebut.

Salah seorang warga Gampong Lubuk Layu, Suharman, Selasa (17/11/2026), mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
“Ini adalah bentuk kesadaran kami untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara agar dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Gampong kami berada di kawasan yang berbatasan dengan hutan, sehingga perubahan kondisi lingkungan di wilayah hulu berpotensi memberikan dampak langsung kepada masyarakat di bawahnya. Kami tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan dan masa depan kampung kami,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pengalaman masyarakat terkait perubahan kondisi lingkungan di Lubuk Layu pada era 1990-an. Saat itu, pengambilan batu dari kawasan tersebut untuk kebutuhan penimbunan abrasi di sepanjang jalan nasional diduga telah mengubah kondisi aliran sungai dan berkontribusi terhadap persoalan banjir yang dialami masyarakat.

Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar setiap kegiatan yang mengubah bentang alam mempertimbangkan dampak lingkungan dalam jangka panjang.

Senada dengan itu, Zulhadi Yusfa, salah seorang tokoh gerakan penolakan tambang di Samadua, menegaskan bahwa sikap masyarakat bukan berarti menolak investasi secara umum. Namun, investasi harus direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

“Kita tidak menolak investasi, tetapi investasi harus dilakukan secara baik dan bijaksana. Daya dukung dan daya tampung lingkungan harus diperhitungkan secara serius. Jangan sampai investasi yang manfaat ekonominya belum tentu dirasakan secara merata justru menghadirkan beban ekologis dan sosial bagi masyarakat. Kita harus menghitung potensi gangguan terhadap sumber penghidupan, pertanian, sumber air, serta risiko bencana yang mungkin timbul,” tegas Zulhadi, yang juga Imam Chik Masjid Al-Munawarah, Samadua.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS), Zikra Al-Farisy, menilai persoalan pertambangan di Samadua perlu dilihat dari perspektif keadilan ekologis, pembangunan berkelanjutan, dan hak generasi mendatang.

Menurutnya, keputusan pemanfaatan sumber daya alam tidak cukup hanya didasarkan pada aspek legalitas perizinan dan potensi ekonomi. Hal tersebut juga harus didukung kajian ilmiah yang transparan mengenai kondisi lingkungan serta dampak sosial yang mungkin ditimbulkan.

Zikra menyebutkan sedikitnya empat aspek yang perlu menjadi perhatian. Pertama, potensi perubahan tata air dan daerah aliran sungai yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, irigasi pertanian, serta meningkatkan risiko banjir dan sedimentasi.

Kedua, daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk kemampuan ekosistem dalam mempertahankan fungsi hidrologis dan ekologisnya.

Ketiga, dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam setempat.

Keempat, prinsip keadilan antargenerasi, yakni memastikan pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak mengurangi hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau aktivitas ekonomi. Harus ada kajian risiko yang terbuka, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta jaminan bahwa hak-hak warga tidak dikorbankan. Jika risiko ekologis dan sosial belum dapat dijelaskan serta dijamin pengelolaannya, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali keputusan yang telah diambil,” ujar Zikra.

Masyarakat Gampong Lubuk Layu menegaskan bahwa aksi penolakan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka dan damai. Mereka berharap  Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan,  Pemerintah Aceh, serta instansi terkait tidak memandang penolakan tersebut sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai masukan penting dalam menentukan arah pembangunan Kecamatan Samadua.

Bagi masyarakat, masa depan Samadua tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga oleh kemampuan semua pihak dalam menjaga ruang hidup, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Masyarakat berharap setiap kebijakan pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.(Hadi)