Kabarnanggroe.com, Bireuen — Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang yang meluluhlantakkan infrastruktur dan memicu krisis multidimensi di tiga provinsi—Sumatra Barat, Sumatra Utara, dengan eskalasi kerusakan terparah di Aceh—kini memasuki fase krusial pemulihan darurat.
Merespons krisis tersebut, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan entitas filantropi nasional resmi digulirkan.
Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi, atau yang akrab disapa Abu Salam, hadir mewakili Gubernur Aceh dalam prosesi serah terima bantuan strategis pascabencana. Serah terima aset logistik darurat ini berlangsung di Desa Blang Kuruk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, pada Minggu, 15 Februari 2026.
Bantuan bernilai masif ini merupakan hasil konsorsium dan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) dari tiga Non-Governmental Organization (NGO) berskala nasional: Salam Setara, platform crowdfunding Kitabisa, serta Miss Glam MFoundation.
Dalam lanskap manajemen krisis, intervensi logistik ini dinilai vital untuk menopang ketahanan hidup penyintas sekaligus memulai siklus pemulihan ekonomi di kawasan terdampak.
Abu Salam, dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Aceh, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan NGO merupakan investasi sosial yang krusial di tengah anjloknya geliat ekonomi lokal akibat bencana.
“Kehadiran bantuan dari Salam Setara, Kitabisa, dan Miss Glam MFoundation bukan sekadar wujud karikatif, melainkan langkah strategis mitigasi risiko lanjutan. Kami dari Pemerintah Aceh mengapresiasi percepatan distribusi logistik ini, yang secara langsung menekan angka kerugian sosio-ekonomi masyarakat di level akar rumput,” ujar Abu Salam usai menandatangani berita acara serah terima.
Operasi distribusi bantuan ini dikomandoi langsung oleh Akmal Rusli.
Di lapangan, Akmal merinci cetak biru penyaluran logistik yang ditargetkan rampung dalam waktu singkat.
Ia memaparkan bahwa alokasi bantuan telah dipetakan secara presisi menggunakan data assessment kebencanaan, menyasar 22 desa di Kabupaten Bireuen yang masuk dalam kategori zona merah atau terdampak paling berat.
“Manajemen distribusi kami rancang agar targeted dan terukur. Bantuan tidak hanya berupa logistik bahan pokok pendukung ketahanan pangan, tetapi juga menyentuh aspek sanitasi dan infrastruktur kesehatan darurat,” kata Akmal.
Lebih lanjut, Akmal merinci portofolio bantuan yang disalurkan meliputi ribuan paket sembako, Family Kit (perlengkapan esensial keluarga), puluhan unit tenda pengungsian standar komersial, serta yang paling krusial: Mesin Air Reverse Osmosis (RO).
Pengadaan instalasi air RO bernilai tinggi ini diproyeksikan untuk memecahkan masalah krisis air bersih dan mencegah waterborne diseases (penyakit menular lewat air) yang kerap muncul pascabanjir bandang, sehingga menghemat anggaran kesehatan daerah.
Demi memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan, prosesi serah terima di Desa Blang Kuruk turut melibatkan seluruh Keuchik (Kepala Desa) dari 22 gampong terdampak.
Pelibatan aparatur desa ini diinstruksikan sebagai bentuk Quality Control (kendali mutu) agar distribusi langsung menyentuh end-user atau keluarga penyintas yang kehilangan aset properti mereka.
“Para Keuchik adalah garda terdepan dari manajemen data penyintas. Serah terima langsung kepada mereka memastikan bahwa tidak ada distorsi dalam rantai pasok distribusi ( supply chain ) bantuan hingga ke tenda-tenda warga,” tutur Akmal menambahkan.
Banjir bandang awal tahun 2026 ini telah mencatat rekor kerugian material miliaran rupiah di sektor agrikultur, infrastruktur, hingga properti residensial.
Dengan adanya suntikan bantuan dari NGO nasional ini, Pemerintah Aceh berharap fase tanggap darurat dapat segera bertransisi menuju fase pemulihan dan rekonstruksi investasi wilayah yang lebih berkelanjutan.(Mar)
