Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Pusat bisnis dan pemerintahan Aceh yang berada di Kota Banda Aceh harus kembali berfungsi secara normal. Hal ini penting agar penanganan dampak banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh dapat dilakukan secara maksimal.
“Sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, Banda Aceh harus dalam kondisi normal,” tegas Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi, S.Pd., M.Pd., di Banda Aceh, Minggu (14/12/2025) sore.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Musriadi menjelaskan, berbagai kebijakan dan langkah penanganan korban bencana akan lebih efektif apabila seluruh fasilitas pendukung di ibu kota provinsi berjalan optimal. Salah satu kebutuhan utama yang harus dipastikan adalah ketersediaan listrik selama 1×24 jam setiap hari.
Menurutnya, para pemberi bantuan dari luar Provinsi Aceh pada umumnya menjadikan Banda Aceh sebagai titik awal koordinasi dan distribusi bantuan. Oleh karena itu, pelayanan dasar di kota ini harus benar-benar siap.
“Jika listrik terus padam, pelayanan akan terganggu dan berdampak pada lambannya penyaluran bantuan kepada korban banjir dan longsor,” ujarnya.
Selain menghambat proses bantuan, pemadaman listrik juga menyulitkan masyarakat kota dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta mengganggu roda perekonomian.
Musriadi meminta PT PLN (Persero) bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat Banda Aceh akibat pemadaman listrik berulang. Ia bahkan menegaskan, apabila tidak mampu menjamin pelayanan kelistrikan yang stabil, maka General Manager PT PLN Aceh diminta untuk mundur dari jabatannya.
“Jaringan listrik di Banda Aceh harus kembali normal, bukan hidup-mati berulang kali,” tegasnya.
Meski demikian, Musriadi tetap memberikan apresiasi kepada para petugas PLN yang telah bekerja keras dan berjibaku di lapangan untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor.(Muh)
