Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari berbagai pihak. Kepala Badan ekonomi kerakyatan Kadin Aceh Zakaria A Gani yang juga Pembina Yayasan Pioner Nusantara, meminta pemerintah berhati-hati dalam mengubah skema distribusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Zakaria menilai, keberadaan dapur SPPG yang selama ini telah beroperasi memiliki sistem penyediaan makanan bergizi yang sudah dibangun dan perlu diperkuat, bukan justru dialihkan ke kantin sekolah tanpa kajian yang matang.
“SPPG lebih baik tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena ada persoalan, kemudian sistem yang sudah dibangun justru dialihkan ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” tegas Zakaria, di Banda Aceh, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, jika pengelolaan MBG dipaksakan untuk dilakukan melalui kantin sekolah, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu kesiapan sarana dan prasarana setiap sekolah.
Ia mengatakan tidak semua sekolah memiliki bangunan kantin yang memenuhi standar untuk pengolahan dan penyediaan makanan dalam jumlah besar. Pembangunan atau peningkatan fasilitas kantin juga akan membutuhkan anggaran tambahan yang tidak sedikit.
“Kalau memang harus dilakukan di kantin sekolah, kantinnya harus memiliki gedung yang sesuai standar. Ini tentu membutuhkan dana besar lagi. Tidak semua sekolah mempunyai kantin yang bagus dan memenuhi standar,” ujarnya.
Zakaria menegaskan, Program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang mendapat sambutan dari masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengubah sistem secara keseluruhan.
“Memang benar ada masalah di lapangan, tetapi masalah itu paling sekitar satu persen. Masyarakat juga telah mengeluarkan miliaran rupiah untuk membangun dapur tanpa kembali modal,” katanya.
Ia meminta agar dapur SPPG yang mengalami persoalan dievaluasi secara menyeluruh dan dilakukan perbaikan sesuai dengan tingkat permasalahannya. Menurutnya, penyelesaian terhadap dapur yang bermasalah tidak harus dilakukan dengan mengalihkan seluruh sistem penyediaan makanan ke kantin sekolah.
Ia menuturkan, kehadiran dapur SPPG selama ini telah membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja lokal. Tidak hanya itu, program tersebut juga menjadi penggerak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok usaha bersama (KUBE), koperasi, hingga yayasan yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan dapur.
“Banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari program ini. Mulai dari tenaga kerja dapur, pemasok bahan pangan, hingga pelaku UMKM lokal,” katanya.
Karena itu, menurutnya, kebijakan penutupan dapur SPPG berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar. Terlebih, banyak pengusaha yang telah menginvestasikan modal untuk membangun dan melengkapi fasilitas dapur sesuai kebutuhan program.
Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, pengelola SPPG berharap program pemenuhan gizi tetap dapat berjalan optimal sekaligus menjaga keberlangsungan ribuan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal yang selama ini tumbuh bersama program tersebut.”ungkap Zakaria yang juga Ketua PIRA.
Masyarakat sudah membatu pemerintah untuk membangun dapur MBG antara yayasan dan Mitra yang telah berinvestasi cukup besar, saat ini di Aceh saja sudah beroprasional 745 titik SPPG, dan sudah dirasakan manfaat oleh masyarat luas untuk menghidupkan ekonomi sampai ke pedesaan.” Ungkap Zakaria.
Sementara itu mantan Ketua Umum PII Aceh Timur Teuku Okta Randa, SH, MH, mengatakan, pengalihan fungsi kantin sekolah menjadi bagian utama dalam penyediaan makanan MBG bukan langkah yang tepat. Sekolah, kata dia, memiliki tugas utama di bidang pendidikan dan tidak seharusnya kehilangan fokus karena dibebani fungsi yang berada di luar tugas utamanya.
“Jangan jadikan kantin sekolah sebagai dapur MBG. Itu tidak tepat sasaran. Sekolah harus fokus pada proses belajar mengajar, sementara penyediaan makanan bergizi seharusnya ditangani melalui SPPG sebagai sistem yang memang dipersiapkan untuk menjalankan program MBG,” tegas Teuku Okta Randa.(Hadi)
