Kabarnanggroe.com, Kutacane – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PP Negeri Kutacane, Aceh Tenggara kembali terpilih sebagai calon penerima Abdi Bakti Tani tahun 2023
Kepala SMK PP Negeri Kutacane Muhammad SP MP yang dikonfirmasi media ini mengatakan kegiatan abdi bakti tani diselenggarakan oleh biro organisasi Kementerian Pertanian RI setiap dua tahun sekali untuk mengukur pelayanan publik Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) sesuai dengan Permentan No 13/Permentan/KP.450/3/2015.
Yang sudah di input dievaluasi sejak Maret 2023 dimulai dengan pemilihan ditingkat Provinsi Aceh oleh Biro Organisasi Kantor Gubernur menunjuk 5 UPTD dilingkungan Distanbun Aceh.
“Yang dinyatakan lolos seleksi hanya tiga UPTD lingkup Distanbun Aceh yaitu SMK PP Saree, SMK PP Kutacane dan BPSBTPH,” tuturnya.
Disampaikan, Muhammad, ketiga UPTD ini terus disupport oleh Kadistanbun Aceh Cut Huzaimah SP MP dan terus melakukan sosialisasi, inovasi, dan peningkatan pelayanan publik.
Pun demikian, SMK PP Kutacane sejak tahun 2019 telah meraih abdi bakti tani percontohan dari Menteri Pertanian dan tahun 2021 meningkat meraih abdu bakti berprestasi utama.
“Insya Allah tahun ini berupaya meraih kembali prestasi tersebut. Dan sudah lolos tahap awal, presentasi, pengisian data Google form ,” tuturnya.
Lebih lanjut, Muhammad SP MP peraih education award tahun 2016 ini dari IHRD Jakarta dan peraih literasi award dari GMB tahun 2020 kini terus berupaya membangun program agro edu park di sekolah untuk kemandirian sekolah yang bergerak untuk SDM pertanian, membagun unit usaha, teaching factory, label halal bagi produk SMK PP Kutacane bersama LPPOM MPU Aceh dan sekolah ini juga sudah dikukuhkan BLUD dengan surat keputusan Gubernur Aceh.
“Ya untuk abdi bakti tani mengambil tema inovasi pelayanan publik Edu Agro Park,” terangnya.
Lebih lanjut, Kepsek SMKN PP Kutacane menegaskan pelayanan publik dan keterbukaan publik terus dilaksanakan bekerja sama dengan wartawan, LSM kredibel, terpercaya serta transparansi anggaran.
Untuk pelayanan publik dan upaya sebagai kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), juga bersama inspektorat, kepolisian, kejaksaan, wartawan, dan LSM.
“Kami selalu bermitra untuk pencegahan pungli, serta pengawasan tata kelola keuangan. Pengembangan visi dan misi sekolah, pengumuman layanan,alumni dan ketahanan pangan,” demikian Muhammad SP MP, Kepala SMK PP Negeri Kutacane.(Ilyas)
