Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh, Sofyan Helmi SE MSi meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa menyediakan ruang pelayanan terpisah antara laki-laki dan perempuan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hal tersebut Sofyan Helmi pada sidang paripurna laporan pendapat akhir fraksi PAN di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, meskipun tidak ada standar khusus di IGD yang mewajibkan pemisahan layanan antara pasien laki-laki dan perempuan, namun sebagai rumah sakit yang berlabel rumah sakit syariah RSUD Meuraxa harus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam pelayanan kesehatan.
“IGD merupakan bagian penting dalam sebuah rumah sakit yang bertugas menangani pasien dalam keadaan darurat.
Layanan yang disediakan di IGD harus mampu beroperasi secara optimal dan efisien, mengingat urgensi situasi yang dihadapi oleh pasien-pasien tersebut, namun juga harus memperhatikan prinsip syariah Islam,” kata Sofyan.
Ia menuturkan, beberapa waktu lalu RSUD Meuraxa telah menerima sertifikat Rumah Sakit Syariah dari MUI, tentu saja hal tersebut harus dipertahankan dan dilaksanakan dengan baik. Agar sertifikat itu tidak hanya sekedar label saja.
“Prinsipnya kita mendukung RSUD Meuraxa menjadi rumah sakit yang terbaik, maka dari itu, nilai-nilai syariah seperti seperti ruang perawatan terpisah untuk laki-laki dan perempuan, mushola yang nyaman, serta panduan pelayanan kesehatan berbasis nilai Islam. Para tenaga medis dan non-medis di rumah sakit ini juga harus mendapatkan pelatihan khusus untuk memastikan pelayanan sesuai dengan standar syariah,” terangnya.
Tak hanya itu, Sofyan juga mengharapkan, Pemerintah Kota Banda Aceh dan jajarannya memacu kerja yang lebih cepat dengan mengambil kebijakan prioritas yang meningkatkan pendapatan atau ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dalam angka satu digit, sehingga secara implikatif (out come) masyarakat merasakan kesejahteraan.
“Berkaitan dengan pendapatan daerah, Fraksi PAN berharap adanya konstribusi keuangan yang signifikan dari Badan Usaha Milik Daerah, dan perlunya eksplorasi sumber- sumber pendapatan baru di luar pajak dan retribusi daerah, misal melalui program pariwisata buatan dan alam, yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan, menampung dan memasarkan potensi-potensi produk unggulan,” katanya saat menyampaikan pandangan Fraksi PAN pada rapat paripurna.
Bagi Sofyan dalam pemberdayaan ekonomi. Selama tahun 2022-2024 proporsi Belanja Sosial sangat kecil masih dibawah 1% dari total Belanja Operasional.
Belanja Sosial perlu didukung dengan Basis Data Terpadi (BDT) mulai dari perencanaan, distribusi, dan penyaluran secara tepat sasaran. Belanja Sosial yang mampu memberdayaan warga Kota Banda Aceh berpotensi membuka kesempatan kerja baru sekaligus membentuk kemandirian ekonomi.
“Dinas Perkim, RSU Meuraxa dan Dinas Kesehatan mampu mencapai realisasi optimal yang berkontiribusi bagi PAD Banda Aceh. Artinya pada ketiga sektor ini harus mempertahanakan kinerja layanan dan peningkatan program bagi Masyarakat secara meluas,” tuturnya.
Baginya Dinas yang belum optimal dalam realisasi yang berkontirbusi bagi PAD antara lain Dinas PU&Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan,erikanan. Estimasi objek pada dan optimalisasi layanan yang berdampak bagi kinerja pemerintah perlu ditingkatkan.
“Prorgam dan layanan kependdikan dasar dan menengah berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Dinas Syariat Islam, Dinas Pariwisata, dan Baitul Mal perlu meningkatkan kinerja realisasi belanja dengan estimasi yang akurat pada penyusunan anggaran.
Banda Aceh sebagai daerah wisata yang mengusung tema besar Halal Tourism perlu saling berkolaborasi dalam program penguatan belanja,” pungkasnya. (AMZ)
