Kabarnanggroe.com, Angka tidak pernah berbohong tetapi bisa menipu. Begitulah realita yang terjadi saat ini, di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, dimana secara macro terlihat angka sehat, namun pada realita yang terjadi saat ini sangat sulit diabaikan. Mulai dari daya beli masyarakat melemah, harga kebutuhan naik, dan keadilan tetap terasa tidak nyata.
Apakah pertumbuhan ini nyata, atau sekadar ilusi statistik?
Di saat pertumbuhan ekonomi, masyarakat justru menghadapi tekanan, berupa harga kebutuhan meningkat, daya beli melemah, dan akses terhadap kesejahteraan tetap asing. Ini bukan sekadar paradoks melainkan juga sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara sistem bekerja.
Pertumbuhan yang tidak dirasakan secara luas bukanlah suatu keberhasilan, melainkan adalah kegagalan yang disamarkan.
’’Inefisiensi’’ Bukan Sekadar Masalah Teknis, Tapi Kegagalan Struktural
Selama ini, inefisiensi sering dianggap sebagai kesalahan administratif yang seolah olah cukup diperbaiki dengan evaluasi rutin. Padahal pada kenyataannya masalah ini jauh lebih serius.
Ketika bantuan sosial tidak tepat sasaran dalam skala besar, ketika data penerima tidak akurat selama bertahun-tahun, dan ketika anggaran terus membengkak tanpa dampak sebanding yang valid , ini bukan lagi “error”. Ini adalah kegagalan struktural.
Lebih parah lagi, ketika kegagalan ini tidak bersifat insidental ia berulang, disengaja, konsisten, dan seolah diterima sebagai bagian dari sistem.
Sebenarnya jika dilihat dari tiap tiap pengeluaran pajak masyarakat, negara tidak mungkin kekurangan uang. Melaikan negara sedang gagal memastikan uang itu bekerja.
Kebijakan yang Baik, Eksekusi yang Buruk, adalah Kombinasi yang Merusak
Pemerintah saat ini sering berlindung di balik desain kebijakan yang kita ketahui “baik di atas kertas”. Subsidi, bansos, pembangunan infrastruktur semuanya terdengar tepat. Namun pada kenyataanya ekonomi tidak bergerak di atas kertas.
Masalah utama justru terletak pada eksekusi, seperti:
– Program dirancang tanpa kesiapan data yang valid
– Implementasi tersendat oleh birokrasi yang gemuk
– Pengawasan lemah, membuka ruang pemborosan
Hasilnya bukan sekadar ketidakefisienan, tetapi distorsi ekonomi.
Kebijakan yang gagal diimplementasikan dengan baik, bukan hanya menyebabkan ketidakefektifan sistem perekonomian, ia juga bisa menjadi beban baru bagi ekonomi.
Rakyat Membayar Harga dari Sistem yang Tidak Efisien
Inefisiensi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia memiliki konsekuensi yang nyata. Ketika bantuan tidak tepat sasaran, masyarakat rawan kehilangan jaring pengaman.
Ketika birokrasi menghambat investasi, lapangan kerja yang seharusnya tercipta justru hilang.
Ketika anggaran terbuang, ruang fiskal untuk kebijakan produktif semakin terbatas.
Dan pada akhirnya, masyarakat membayar dua kali demi menanggung inefisiensi kepemerintahan;
Sebagai pembayar pajak
Sebagai korban dari kebijakan yang tidak efektif
Iya. Benar. Ini bukan sekadar ketidakadilan, ini adalah kegagalan distribusi kesejahteraan.
Menormalisasikan Inefisiensi, Bahaya yang Lebih Besar dari Krisis Itu Sendiri
Yang paling mengkhawatirkan untuk saat ini bukanlah adanya inefisiensi, tetapi bagaimana ia perlahan dinormalisasi.
Ketika kebocoran dianggap “wajar”. Ketika pemborosan tidak lagi memicu kemarahan . Ketika target hanya diukur dari penyerapan anggaran, bukan dampak, maka sistem sedang bergerak menuju kondisi yang berbahaya yang dapat menghilangkan akuntabilitas.
Dalam kondisi seperti ini, krisis tidak hanya datang secara tiba-tiba. Karena ia dibangun perlahan, dari akumulasi kegagalan kecil yang dibiarkan. Inilah yang membuatnya menjadi “silent crisis” tidak terlihat, tetapi terus menggerogoti fondasi ekonomi.
Solusi yang Sering Dihindari, Reformasi Nyata, Bukan Retorika
Masalah struktural tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kosmetik. Tentu saja dengan menambah anggaran tanpa memperbaiki sistem hanya akan memperbesar skala inefisiensi.
Yang dibutuhkan sekarang berupa langkah yang sering kali tidak populer, karena hal seperti ini dimulai dari hal kecil yang akan berdampak besar pada ke depannya.
Berikut hal-hal yang dapat ditinjau kembali dalam langkah yang tegas:
– Membersihkan dan menyinkronkan data secara serius, bukan formalitas
– Memangkas birokrasi yang tidak produktif
– Membangun sistem transparansi yang bisa diawasi publik secara real-time
– Mengubah indikator keberhasilan dari “berapa yang dibelanjakan” menjadi “apa yang benar-benar berubah”
Upaya upaya tersebut bukan sekadar reformasi teknis. Ini adalah perubahan cara berpikir dalam mengelola negara ke arah yang lebih konklusif.
Kesimpulannya; Ketika Masalah Diketahui, Tapi Tidak Diselesaikan
Nah pada akhirnya pertanyaan inilah yang terdengar cukup pelik. Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Bukan juga negara tanpa kebijakan. Masalahnya jauh lebih mendasar: ketidakmampuan mengubah anggaran menjadi dampak nyata.
Jika inefisiensi terus dibiarkan:
– Pertumbuhan akan tetap menjadi angka kosong
– Kebijakan akan kehilangan makna
– Kepercayaan publik akan terus tergerus
Dan pada titik tertentu, masalah ini tidak lagi menjadi “silent”. Ia akan muncul sebagai krisis yang nyata terlambat untuk dicegah, mahal untuk diperbaiki.
Yang menjadi pertanyaannya sekarang bukan apakah kita tahu masalahnya, namun ‘’mengapa, setelah tahu, kita masih membiarkannya terjadi?’’
* Cut Izza Mulkia, Mahasiswi Ekonomi Islam (Kelas Unternasional), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.
