Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Faisal Ridha ST, menyampaikan harapannya agar Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh lebih memprioritaskan pelayanan publik dibandingkan melakukan mutasi jabatan di sisa masa jabatannya. Menurutnya, masyarakat Kota Banda Aceh masih kerap mengeluhkan beberapa persoalan pelayanan publik, seperti di RSUD Meuraxa dan akses terhadap air bersih dari PDAM Tirta Daroy.
“Selama ini masih ada warga Kota Banda Aceh yang mengeluhkan pelayanan publik, khususnya terkait air bersih dan pelayanan kesehatan di RSUD Meuraxa. Oleh karena itu, saya mengharapkan Pj Wali Kota Banda Aceh lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan di dua sektor ini,” ujar Faisal Ridha, Rabu (8/1/2025).
Selain itu, Faisal juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap program penurunan angka stunting dan pelaksanaan program makan gratis di sekolah-sekolah. Menurutnya, kedua program tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Program nasional seperti penurunan angka stunting dan makan gratis di sekolah harus menjadi perhatian serius. Ini bukan hanya amanah pemerintah pusat, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Banda Aceh,” lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Faisal juga menyoroti masalah lainnya, seperti keluhan para petugas pasar di Banda Aceh yang belum menerima gaji. Belum lama ini, sejumlah petugas pasar mendatangi DPRK Banda Aceh untuk menyampaikan keluhan tersebut.
“Persoalan hak-hak petugas pasar ini harus segera diselesaikan. Pemerintah Kota Banda Aceh harus responsif dalam menghadapi permasalahan seperti ini,” tegasnya.
Di tengah masa transisi kepemimpinan di Banda Aceh, Faisal mengingatkan pentingnya menjaga sinkronisasi kebijakan antara Pj Wali Kota dan pasangan Walikota-Wakil Walikota terpilih, Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhalurrahman, yang akan segera dilantik.
“Fasilitas umum membutuhkan perhatian khusus. Apalagi menjelang pelantikan Walikota dan Wakil Walikota baru. Saya berharap kebijakan Pj Wali Kota dapat disesuaikan agar transisi pemerintahan berjalan lancar,” ucapnya.
Terkait isu rencana mutasi pejabat eselon II yang santer beredar, Faisal menilai langkah tersebut kurang efektif dilakukan mengingat masa jabatan Pj Wali Kota yang hanya tersisa dua bulan. “Mutasi memang menjadi kewenangan Pj Walikota, tetapi di sisa masa jabatan yang singkat ini, lebih baik fokus pada pelayanan masyarakat. Jika ingin ada perubahan, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Walikota terpilih agar kebijakan yang diambil tetap sinkron dengan visi pemerintahan ke depan,” kata Faisal.
Ia berharap Pj Walikota Banda Aceh dapat bekerja secara bijak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota sebelum masa jabatannya berakhir. “Kota Banda Aceh harus terus berkembang menjadi lebih baik, dan ini tanggung jawab kita bersama,” tutup Faisal. (Adv)
