Kabarnanggroe.com, Kutacane – Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tenggara, H Ruslan Husni, S.Ag menyerahkan laporan kerja triwulan kepada Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhri, SE, MM, di Ruang Rapat di ruang rapat Setdakab Agara, Jumat (3/10/2025).
Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban MPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengkajian, sekaligus pemberian masukan strategis terhadap kebijakan pendidikan daerah. Dokumen memuat evaluasi program, hasil pemantauan, serta rekomendasi penguatan sektor pendidikan di Bumi Sepakat Segenap.
Ketua MPD, Ruslan Husni, menegaskan bahwa laporan ini menjadi cerminan komitmen pihaknya dalam mendukung visi-misi pemerintah daerah, terutama pada pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan.
“Kami menyadari bahwa pendidikan adalah fondasi utama membangun daerah. Oleh karena itu, MPD hadir sebagai mitra strategis pemerintah dengan kajian objektif, masukan konstruktif, serta dukungan terhadap kebijakan yang berorientasi pada mutu dan pemerataan layanan pendidikan,” ujarnya.
Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhri, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja MPD. Menurutnya, pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah di tengah tantangan global dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.
“Kami sangat mengapresiasi laporan kinerja yang disampaikan Ketua MPD. Ini menunjukkan lembaga ini berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sinergi antara MPD dan perangkat daerah harus terus diperkuat demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan zaman,” kata Bupati.
Penyerahan laporan turut disaksikan pejabat Sekda Agara, perwakilan Dinas Pendidikan, serta anggota MPD. Acara ditutup dengan diskusi ringan mengenai isu strategis pendidikan, mulai dari implementasi Kurikulum Merdeka, peningkatan kapasitas guru, hingga optimalisasi dana pendidikan.
Melalui kegiatan ini, MPD Aceh Tenggara meneguhkan komitmen untuk terus mengawal pembangunan pendidikan berkelanjutan dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah.(Ilyas)
